KALUSANEWS – Hara Monyak dunia terus melambung di kisaran US$110 hingga US$120 per barel saat ini. Karena masalah itu, sejumlah negara memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)
Jerman dan Singapura misalnya. Usai harga minyak naik, kedua negara tersebut menjual BBM dengan harga Rp31 ribu per liter.
Hal itu dikatakan Presiden Jokowi dalam pidatonya di acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29. Selain Singapura dan Jerman, Thailand katanya, juga menaikkan harga BBM nya menjadi Rp20 ribu per liter.
Meski demikian, Jokowi menyatakan kebijakan itu tidak diikuti Indonesia. Saat ini pemerintah masih menahan harga BBM dengan ron 90 atau pertalite Rp7.650 per liter. Padahal, secara keekonomian, harga pertalite seharusnya sudah di angka Rp17.200 per liter.
Sedangkan ron 92 atau pertamax dijual Rp12.500 per liter dari yang seharusnya harga keekonomian Rp17.950 per liter.
Jokowi mengatakan rendahnya harga BBM Indonesia dikarenakan suntikan subsidi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Karena suntikan subsidi itu, Indonesia masih bisa menahan harga bensin di angka Rp7.000-an.
“Ini kita masih kuat dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi,” kata Jokowi.
Doa Jokowi dipanjatkan karena Indonesia masih mengimpor 1,5 juta barel minyak mentah dari luar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ia mengatakan posisi itu sangat rentan.
Pasalnya, jika harga minyak dunia naik, maka negara harus membayar lebih banyak. Artinya, APBN akan bekerja lebih keras lagi untuk membeli minyak.
Namun yang jadi pertanyaan, sampai kapan APBN mampu menanggung subsidi BBM?
Pasalnya, harga minyak dunia diprediksi masih terus tinggi di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik global. Di sisi lain, realisasi subsidi energi semakin hari makin meningkat.
Berdasarkan catatan CNNIndonesia, realisasi subsidi energi telah mencapai Rp96,4 triliun pada semester I 2022. Sedangkan realisasi kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik mencapai Rp104,8 triliun di periode tersebut.
Realisasi subsidi BBM sepanjang 2021 mencapai Rp 131,5 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan 2020 di mana subsidi energi mencapai Rp95,7 triliun yang terdiri dari subsidi BBM dan LPG Rp47,7 triliun dan subsidi listrik Rp48 triliun.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan dengan kondisi saat ini, pemerintah harus mencari penerimaan negara secara optimal dengan memanfaatkan durian runtuh alias windfall dari lonjakan harga komoditas seperti batu bara,nikel, hingga CPO yang terjadi belakangan ini.
“Pemerintah juga saat ini sudah mulai melakukan pembatasan bahwa subsidi itu hanya untuk yang berhak saja. Reformasi subsidi dari berbasis barang menjadi orang harus di lakukan secepatnya agar subsidi tepat sasaran,” kata Mamit kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/7).
Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan kondisi APBN masih cukup kuat untuk menanggung beban subsidi di tengah kenaikan harga komoditas energi.
Ini karena kenaikan harga komoditas seperti minyak mentah juga membuat penerimaan negara baik pajak maupun PNBP turut meningkat.
“Memang benar, kalau harga minyak meningkat maka subsidi juga meningkat. Tetapi, yang sering luput adalah ketika harga minyak naik, bukan hanya belanja subsidi yang ikut naik namun juga penerimaan pemerintah ikut terkerek,” jelasnya.
Ia menambahkan, secara hitung-hitungan, kenaikan penerimaan negara akibat lonjakan harga komoditas lebih besar dibandingkan beban belanja subsidi.
“Dengan kenaikan harga minyak dunia, fiskal justru makin sehat, belanja subsidi besar namun tidak sebesar penerimaan negara,” katanya.
Segendang sepenarian dengan Faisal, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira membenarkan jika APBN masih sanggup menyokong subsidi energi. Pasalnya, hingga Mei 2022 APBN surplus Rp130 triliun yang diperoleh dari booming harga komoditas, termasuk lonjakan harga minyak mentah.
Dengan surplus itu, pemerintah sebaiknya memprioritaskan program pengendalian inflasi. Salah satunya, menambah alokasi dana kompensasi dan subsidi energi.
“Dana kompensasi yang belum dibayarkan ke Pertamina, seharusnya diberikan dulu oleh pemerintah. Jadi tidak mengganggu cash flow (Pertamina),” kata Bhima.
Sebab itu, ia berharap surplus APBN agar dikelola dengan baik dan tidak digunakan untuk pos yang tidak urgent seperti mengebut sejumlah proyek.
“Yang urgent sekarang adalah menjaga stabilitas inflasi agar tidak seperti negara lain, Amerika Serikat dan Eropa yang inflasinya sudah tinggi,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, ia mengatakan banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk menambal subsidi energi.
Selain dari surplus APBN, pemerintah juga bisa melakukan pemangkasan belanja infrastruktur terutama yang masih dalam proses perencanaan.
Kemudian, realokasi dari dana PEN yang belum terserap, memangkasan belanja rutin seperti belanja pegawai dan belanja barang juga bisa dilakukan untuk menambal subsidi.
“Dana PEN yang belum terserap itu bisa juga untuk menambal subsidi energi. Jadi banyak cara, mulai dari penghematan hingga realokasi. Pemerintah harus menjaga inflasi, jangan sampai ini menjadi beban dalam pemulihan ekonomi khususnya kelas menengah ke bawah,” ujar Bhima.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (persero) Nicke Widyawati mengatakan harga BBM Indonesia yang tergolong murah masih kalah dibandingkan dengan Malaysia.
ini karena subsidi yang digelontorkan oleh Pemerintah Malaysia kepada Petroliam Nasional Berhad (Petronas), perusahaan minyak dan gas milik Malaysia, lebih besar daripada yang digelontorkan Indonesia.
“Petronas subsidinya jauh lebih besar dari Indonesia. Makanya harga jual BBM-nya itu lebih murah karena minyak yang digunakan Malaysia, Amerika, dan Indonesia dipatok berdasarkan minyak dunia. Sama saja sebenarnya,” ujarnya.
Diketahui, harga BBM di Malaysia untuk tipe Ron 95 atau setara pertamax plus memang lebih murah daripada pertalite.
Mengutip laman globalpetrolpricescom, BBM RON 95 di Malaysia saat ini dijual dengan harga 2,05 ringgit per liter atau setara dengan Rp6.964 (asumsi kurs Rp3.397 per ringgit Malaysia).
Sementara BBM RON 97 harganya 3,91 ringgit per liter yang setara dengan Rp13.283.(CNN)
Editor : Redaksi