Site icon KLAUSAMEDIA

Fraksi Gerindra dan Berkarya Desak Pembenahan Kebijakan Fiskal dan Pengangguran

Anggota DPRD BONTANG, SUTARMIN bersama Ketua DPRD BONTANG, ANDI FAIZAL SOFYAN HASDAM

KLAUSANEWS, Bontang – Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra dan Berkarya, Sutarmin, mengkritik perencanaan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang yang dinilai lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Perubahan anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dianggap tidak optimal, menyebabkan penyerapan anggaran rendah dan berpotensi menambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di akhir tahun.

Hal itu diungkapkan pada rapat kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang yang diadakan Sabtu (3/8/2024) di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Sutarmin juga menyoroti lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak mampu mencapai target ekonomi fiskal. Ia menilai Pemkot Bontang belum berhasil menerapkan kebijakan akuntansi yang memadai dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga terjadi “Economic Flight” atau keluarnya uang dari Bontang untuk berputar di daerah lain.

Ia juga mengkritik ketergantungan Bontang pada Dana Bagi Hasil (DBH) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) yang menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang optimal, berdampak negatif pada Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) serta meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam pandangannya, ia meminta penjelasan mengenai dasar kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan alasan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Bontang. Sutarmin juga menyoroti rendahnya kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di kota tersebut.

“Pertanyaan kami adalah, apa inovasi dan terobosan yang dilakukan Pemkot Bontang untuk meningkatkan PAD?” tanya Sutarmin.

Fraksi Gerindra dan Berkarya berharap kritik ini dapat mendorong Pemkot Bontang memperbaiki perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah. Mereka ingin melihat Bontang berkembang menjadi daerah yang maju dan memiliki daya saing yang kuat.

“Kami berharap pemerintah berbenah, sehingga APBD Perubahan dapat dikelola dengan maksimal, agar Bontang bisa mencapai kemajuan yang diharapkan,” tutupnya.(Adv)

Penulis: Ir
Editor : Fsy