Site icon KLAUSAMEDIA

Gelar Rakor Dengan Stakeholder, Tingkatkan Integritas dan Netralitas Dalam Pilkada Kutai Kartanegara 2024

KLAUSANEWS, Kukar – Upaya mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berintegritas dan demokratis, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama berbagai stakeholder pada Sabtu (9/11/2024).

Bertempat di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Rakor ini melibatkan beberapa unsur, di antaranya Forkopimda, camat, lurah, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dan partai politik.

Ahmad Taufik, asisten I bidang pemerintahan dan kesra mewakili pemerintah kabupaten Kukar dalam Rakor kali ini. Rakor tersebut mengusung tema “Mewujudkan pemilihan kepala daerah 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berintegritas dan demokratis.”

Dalam acara yang diselenggarakan ini, Akhmad Taufik mengajak masyarakat Kukar untuk turut serta menyukseskan pemilu yang digelar setiap lima tahun sekali ini.

Dan bagi apra ASN serta aparatur negara diharapkan untuk tetap netral dan tidak memiliki keberpihakan kepada salah satu calon yang nantinya akan berpengaruh pada pelayanan masyarakat.

“Jadi netralitas mutlak bagi ASN, karena apabila dilanggar akan ada sangsinya,” tegasnya

Ketua Bawaslu, Teguh Wibowo, mengatakan jika kegiatan Rakor bersama para stakeholder ini sangatlah penting mengingat keterlibatan mereka pada Pemilu yang tinggal menghitung hari.

“Mungkin bagi masyarakat tidak terasa, tetapi bagi kami penyelenggara sangat terasa sekali perputaran waktunya,” ujarnya.

Teguh juga menambahkan jika Kalimantan Timur tercatat dalam 5 besar sebagai provinsi yang rawan dengan pelanggaran, dengan urutan ke 48 sebagai kabupaten rawan pelanggaran untuk Kukar.

“Tapi alhamdulillah mendekati delapan belas hari ini daerah kita Kutai Kartanegara cukup kondusif” ungkapnya.

Dan dengan kolaborasi bersama stakeholder ini, dirinya berharap agar pemilu kali ini dapat berjalan lancar tanpa adanya pelanggaran, karena pada dasarnya pemilu bukan hanya sebagai tanggung jawab dari Bawaslu.

“Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama.” pungkasnya.

Penulis: Nikmaturrahmaniya