KLAUSAMEDIA, Kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menanggapi pandangan Fraksi Demokrat DPRD Kutim yang menyoroti terkait ketimbangan belanja modal dan belanja operasional. Pada Rancangan APBD Kutim 2026, belanja operasi mencapai Rp 3 triliun lebih, sementara belanja modal hanya Rp 1 Triliun lebih.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim Ade Achmad Yulkafilah mengatakan besarnya belanja operasional adalah untuk memaksimalkan pelayanan pada masyarakat.
Banyak sektor yang menelan belanja operasional, seperti belanja pegawai, belanja ATK, pembiayaan pendidikan dan kesehatan yang merupakan hal prioritas.
“Belanja operasional yang besar ini untuk memaksimalkan pelayanan pada masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan,” kata Ade.
Ade mengatakan bahwa indikator output yang signifikan dalam belanja operasional adalah di sektor pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas.
“Kedua layanan ini merupakan kebutuhan dasar yang harus diutamakan,” tambah Ade.
Pendidikan dan kesehatan merupakan layanan dasar yang harus ditingkatkan pelayanannya gun kemajuan Kutim kedepannya.
“Karena itu pemerintah akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di Kutim, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan,” tambah Ade.
Sementara itu menanggapi soal krisisnya transparansi akuntabilitas dalam pengelolaan APBD, Pemkab Kutim berkomitmen untuk lebih terbuka akan informasi pengelolaan keuangan di daerah.
“Kami akan terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat,” kata Ade.
Tak hanya itu, Pemkab Kutim juga akan terus meningkatkan koordinasi dengan DPRD Kutim sebagai lembaga pengawasan pembangunan terutama dalam kualitas pengelolaan APBD.
“Kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBD untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di Kutim,” tambah Ade. (ADV)