KLAUSAMEDIA, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang langsung bergerak cepat memastikan 2.753 warga yang dicoret dari daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan pemerintah pusat tetap terjamin kesehatannya.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyatakan bahwa Pemkot akan mengambil alih seluruh biaya kepesertaan mereka melalui anggaran daerah (APBD) mulai tahun 2026.
“Meski pusat menghentikan bantuan untuk 2.753 peserta, warga Bontang tidak perlu khawatir. Pemerintah daerah siap menanggung biayanya agar layanan kesehatan tetap berjalan,” ujar Neni, Rabu (15/4/2026).
Neni menjelaskan bahwa dari total 26.899 peserta PBI yang sebelumnya dibiayai APBN, kini tersisa 24.146 jiwa. Sementara itu, Pem5ot Bontang sudah menanggung 56.786 jiwa melalui APBD, dan jumlah ini akan bertambah setelah pengalihan peserta yang dicoret pusat.
Ia menegaskan instruksi tegas kepada seluruh fasilitas kesehatan di Bontang agar tidak menolak warga yang statusnya berubah.
“Kalau ada warga yang datang berobat dan status BPJS-nya berubah, jangan ditolak. Selama punya KTP Bontang, pelayanan harus tetap diberikan. Kita pastikan kesehatan masyarakat tidak terganggu,” tegasnya.
Menurut Neni, pemerintah daerah masih menunggu penjelasan resmi dari pusat mengenai alasan pencoretan tersebut. Namun, Pemkot tidak akan menunggu terlalu lama dan langsung mengambil langkah antisipasi.
Ia juga menyampaikan bahwa untuk 3.000 peserta PBI yang dibiayai Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hingga saat ini belum ada informasi penghentian. Jika nantinya provinsi juga melakukan hal serupa, Pemkot siap mengambil alih.
Dengan langkah ini, total penduduk Bontang yang telah memiliki jaminan kesehatan mencapai 180.196 jiwa. Neni berharap masyarakat tetap tenang dan terus memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.
“Prioritas kami jelas, kesehatan warga tidak boleh dikorbankan oleh perubahan kebijakan mana pun,” pungkasnya. (Adv)
Editor : Redaksi