KLAUSAMEDIA, Bontang – Pemerintah Kota Bontang memberikan klarifikasi resmi terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 yang menembus angka Rp265 miliar. Lonjakan sisa anggaran tersebut ditegaskan murni karena faktor teknis keuangan, bukan akibat adanya proyek mangkrak atau program kerja yang gagal terealisasi.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, meluruskan anggapan miring tersebut usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bontang, Rabu (13/5/2026). Menurutnya, opini yang menyebut SiLPA membengkak akibat serapan kerja OPD yang buruk kuranglah tepat.
Neni membeberkan bahwa postur SiLPA tersebut sebagian besar terbentuk dari akumulasi penghematan belanja daerah serta masuknya dana transfer dari pemerintah pusat yang baru dicairkan di penghujung tahun anggaran.
“Sebagian besar (SiLPA) berasal dari efisiensi anggaran, dana transfer kurang salur yang baru masuk di akhir tahun, termasuk dari sektor pajak dan pendapatan lainnya,” urai Neni Moerniaeni di hadapan awak media.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa secara prosedural, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menyusun jadwal penyerapan kas per triwulan. Kendati demikian, realisasi di lapangan sangat bergantung pada ritme pendapatan asli daerah serta regulasi transfer dana dari pusat yang sering kali tidak berbarengan dengan jadwal eksekusi program.
Sebagai gambaran, total APBD Kota Bontang pada tahun 2025 berada di kisaran Rp1,8 triliun. Namun, proses pembelanjaannya wajib dilakukan secara hati-hati dan bertahap demi menyesuaikan kondisi riil kas daerah.
“APBD kita memang sekitar Rp1,8 triliun, tetapi pencairannya belum tentu langsung sesuai harapan di setiap triwulan,” imbuhnya.
Di balik angka Rp265 miliar tersebut, Neni menyebut ada fungsi krusial SiLPA sebagai instrumen penyelamat stabilitas keuangan daerah pada awal tahun anggaran berikutnya. Dana segar ini menjadi modal utama pemerintah untuk membiayai belanja rutin operasional kedinasan sebelum pendapatan daerah bergulir secara maksimal.
“SiLPA ini menjadi cadangan yang membantu pembayaran kebutuhan rutin pemerintah di awal tahun,” urai Wali Kota perempuan tersebut.
Kondisi ketahanan fiskal Kota Taman pun diklaim dalam posisi yang sangat sehat dan aman, lantaran Pemkot Bontang tercatat bersih dari utang kepada pihak ketiga.
Meski kondisi keuangan stabil, Pemkot Bontang saat ini dalam posisi waspada dan menunggu realisasi ? dana kurang salur dari pemerintah pusat yang nilainya cukup fantastis, yakni sebesar Rp402 miliar. Hingga saat ini, payung hukum pencairan dana tersebut masih belum diterbitkan oleh pusat.
Neni menegaskan, apabila dana ratusan miliar tersebut batal masuk ke kas daerah, maka kekuatan APBD Kota Bontang diproyeksikan bakal terkoreksi dan menyusut ke angka Rp1,6 triliun.
“Kalau dana itu tidak masuk, tentu akan sangat berpengaruh terhadap kekuatan APBD kita,” tegas Neni.
Saat ini, tim anggaran Pemkot Bontang memilih bersikap realistis sembari menunggu kepastian regulasi dari pusat sebelum merumuskan draf final untuk proyeksi APBD 2027 mendatang. (*)
Editor : Redaksil8