KLAUSAMEDIA, BONTANG – Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang terus diperkuat. Langkah ini menjadi instrumen krusial untuk memastikan bahwa roda pembangunan daerah tidak hanya menyentuh aspek fisik, melainkan dapat dirasakan secara adil, setara, dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.
Sebagai bentuk komitmen nyata dalam mengawal kebijakan inklusif tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Bontang, Eddy Forestwanto, menghadiri langsung kegiatan penguatan PPRG yang diinisiasi oleh BKPSDM Kota Bontang pada Selasa (19/5/2026), bertempat di Hotel Sintuk, Bontang.
Dalam momentum tersebut, Eddy Forestwanto menyampaikan pandangan mendalam mengenai substansi dari penganggaran responsif gender. Ia mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak terjebak pada formalitas pemenuhan dokumen semata.
“PPRG ini bukan sekadar urusan administratif atau pelengkap berkas di atas kertas. Lebih dari itu, PPRG adalah sebuah cara berpikir dalam pembangunan. Ini adalah paradigma yang benar-benar memastikan bahwa dalam setiap perencanaan program, tidak boleh ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal atau terabaikan hak-haknya,” tegas Eddy Forestwanto.
Kegiatan yang dimotori oleh BKPSDM ini menjadi wadah penting dalam meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatur sipil negara (ASN) lintas sektor. Melalui integrasi perspektif gender, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didorong untuk mampu memetakan kebutuhan spesifik masyarakat secara presisi sebelum menyusun anggaran belanja daerah.
Selama jalannya kegiatan, para peserta dibekali dengan berbagai materi strategis, meliputi: Konsep Dasar PPRG: Memahami perbedaan kebutuhan berbasis jender dalam penerimaan manfaat pembangunan. Strategi Implementasi: Menyusun dokumen perencanaan yang memiliki indikator kinerja responsif gender. Menakar dampak kebijakan agar mampu mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.
Dengan formula ini, setiap program kerja yang dirancang oleh pemerintah daerah ke depan dipastikan bakal lebih tepat sasaran, efektif, dan secara signifikan mendongkrak mutu pelayanan publik di Kota Taman.
Sebagai instansi yang memegang fungsi penggerak Pengarusutamaan Gender (PUG), kehadiran dan keterlibatan aktif DP3AKB Bontang dalam forum ini mempertegas peran sebagai mentor bagi instansi lainnya.
Eddy menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan yang berkeadilan hanya bisa dicapai jika seluruh perangkat daerah memiliki frekuensi dan komitmen yang sama dalam menyusun anggaran belanja mereka.
Melalui penguatan kapasitas yang berkelanjutan ini, Pemkot Bontang optimistis tata kelola pemerintahan yang responsif gender akan berjalan optimal di seluruh lini. Muaranya, Kota Bontang siap tumbuh menjadi daerah yang tidak hanya maju secara ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga kokoh sebagai kota yang inklusif, humanis, dan sejahtera bagi setiap warganya. (Adv)
Editor : Redaksi