KLAUSAMEDIA, BONTANG – Proyeksi merosotnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang pada tahun 2027 memicu perhatian serius dari pihak legislatif. Penurunan tajam ini disinyalir terjadi akibat berkurangnya alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, sebuah kondisi yang dinilai tidak adil mengingat status Bontang sebagai kota industri penyumbang devisa negara.
Merespons situasi ini, DPRD Bontang mengajak seluruh organisasi kepemudaan (OKP) di Kota Taman untuk merapatkan barisan dan bersama-sama menyuarakan protes ke Jakarta. Langkah ini dinilai penting karena anjloknya DBH bakal langsung memukul kemampuan fiskal daerah.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menegaskan bahwa Bontang punya andil besar dalam menyetor pendapatan bagi negara melalui sektor migas, pupuk, dan industri manufaktur lainnya. Sayangnya, timbal balik alokasi DBH yang diterima daerah saat ini dinilai masih sangat minim dan mengecewakan.
“Mari kita kompak mendesak pemerintah pusat soal DBH ini. Akibat alokasi yang kecil, APBD Bontang tahun 2027 diprediksi merosot hingga tinggal Rp 1,7 triliun. Bagaimana roda pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan maksimal dengan anggaran seadanya?” cetus Rustam di sela-sela rapat pembahasan Raperda Kepemudaan, Senin (13/7/2026).
Dukungan senada juga dilontarkan oleh Anggota DPRD Bontang, Suharno. Ia menyerukan agar elemen kepemudaan mau bergerak dan menjadi motor perjuangan daerah. Suara lantang dari generasi muda diharapkan mampu menjadi dorongan moral agar pemerintah pusat segera mengevaluasi kebijakan pembagian porsi anggaran bagi daerah penghasil.
“Kita harus bersuara dan melakukan gerakan nyata. Bayangkan, hampir 50 persen porsi APBD kita terancam hilang,” tegas Suharno.
Gayung bersambut, ajakan tersebut mendapat lampu hijau dari kalangan pemuda. Ketua KNPI Bontang, Indra Wijaya, menyatakan kesiapan lembaganya untuk ikut turun tangan memprotes pemangkasan anggaran ini, dengan catatan ada dukungan penuh dari instansi terkait.
“Kami dari garis pemuda siap mengawal dan menyuarakan aspirasi ini ke pemerintah pusat, asalkan difasilitasi secara resmi oleh pemerintah daerah maupun DPRD,” kata Indra.
Sebagai informasi, kapasitas fiskal Kota Bontang terancam menyusut drastis. Proyeksi APBD tahun 2027 yang diperkirakan hanya menyentuh angka Rp 1,7 triliun menunjukkan penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan APBD tahun sebelumnya yang sempat menembus Rp 3 triliun. (*)
Editor : Redaksi