Site icon KLAUSAMEDIA

Unsur Pimpinan Lengkap, DPRD Bontang Siap Optimalkan Fungsi Legislasi hingga Pengawasan

Foto : Rapat paripurna pelantikan wakil ketua 2 DPRD Bontang.

KLAUSAMEDIA.COM, BONTANG — Unsur pimpinan DPRD Kota Bontang kini kembali lengkap. Kehadiran Joni Alla’ Padang sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bontang yang baru menjadi amunisi segar dalam memperkuat soliditas dan kerja kolektif lembaga legislatif untuk mengawal agenda-agenda strategis daerah.

Joni Alla’ Padang resmi mengucap sumpah/janji jabatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bontang pada Selasa (1/9/2026). Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini dilantik untuk mengisi posisi Wakil Ketua menggantikan almarhum Maming.

Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faiz Sofyan Hasdam, menegaskan bahwa pengisian kekosongan jabatan ini sangat krusial untuk menjaga kesinambungan roda kelembagaan. Prinsip kolektif kolegial dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran (budgeting), dan pengawasan (controlling) dinilai bakal makin optimal.

“Amanah yang diemban hari ini bukan sekadar sebuah jabatan, melainkan tanggung jawab besar untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dengan integritas, ketulusan, dan komitmen tinggi,” ujar Andi Faiz saat memberikan sambutan.

Atas nama pimpinan dan anggota DPRD, Andi Faiz menyampaikan selamat bertugas kepada Joni Alla’ Padang. Ia menaruh harapan besar agar Joni segera membangun komunikasi dan sinergi yang harmonis dengan seluruh jajaran legislator, Pemkot Bontang, serta stakeholder terkait dengan mengedepankan kepentingan publik.

Dengan susunan pimpinan yang kembali utuh, Andi Faiz optimistis agenda-agenda kelembagaan DPRD Bontang ke depan dapat dituntaskan secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Sejumlah tugas besar sudah menanti, di antaranya perombakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), pembahasan dokumen perencanaan penganggaran daerah, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), hingga pengawasan pembangunan kota.

Ia tak menampik bahwa perbedaan pandangan kerap muncul di gedung wakil rakyat. Namun, hal itu dinilainya sebagai bagian alami dari dinamika demokrasi.

“Perbedaan pendapat adalah hal lumrah dalam demokrasi. Namun seluruh dinamika itu harus tetap diletakkan dalam satu kerangka utama, yaitu kepentingan daerah dan kesejahteraan warga Bontang,” tegasnya.

Lebih jauh, Andi Faiz mengingatkan pentingnya menjaga harmoni tidak hanya di internal dewan, tetapi juga dengan eksekutif. Kolaborasi yang erat antara DPRD, Pemkot Bontang, Forkopimda, dunia usaha, dan elemen masyarakat menjadi modal utama agar setiap kebijakan pembangun memberi manfaat nyata bagi seluruh warga Kota Taman. (*)

Editor : Redaksi