KLAUSAMEDIA, Bontang – Warga Kelurahan Bontang Kuala, Kota Bontang, diminta waspada menyusul beredarnya pesan WhatsApp yang menawarkan jasa pengantaran kompor jaringan gas (jargas). Tawaran tersebut meminta warga mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), hingga membagikan lokasi rumah.
Dalam pesan yang beredar, jasa pengantaran itu disebut tidak mematok tarif tertentu. Warga diminta membayar secara sukarela atau seikhlasnya, dengan nominal yang berkisar Rp40 ribu hingga Rp70 ribu.
Namun, informasi mengenai pembagian kompor jargas di wilayah tersebut justru belum diketahui oleh operator maupun pihak kelurahan.
Operator jargas Bontang, Rio, mengatakan pihaknya belum menerima informasi dari kontraktor terkait pembagian kompor jargas di Kelurahan Bontang Kuala.
“Kami belum menerima informasi dari kontraktor terkait pembagian kompor jargas,” ujarnya saat dikonfirmasi redaksi, Selasa (10/11/2026).
Rio menjelaskan, mekanisme pembagian kompor jargas biasanya dikoordinasikan melalui pihak kelurahan. Warga yang telah terdata nantinya akan dihubungi untuk menyiapkan berkas, kemudian mengambil kompor secara langsung di kantor kelurahan.
“Tapi jika ada yang berhalangan mengambil dan meminta jasa kirim, itu langsung dari pihak pelanggan, Tapi setahu saya belum ada pembagian kompor di Kelurahan Bontang Kuala. Nanti coba saya koordinasikan ke kontraktornya,” jelasnya.
Terkait pengambilan kompor gratis, ia menyarankan warga untuk mendatangi langsung kantor kontraktor dengan membawa data calon pelanggan guna memastikan informasi dan mekanisme pembagiannya.
Hal senada disampaikan Lurah Bontang Kuala, Ardiansyah. Ia mengaku belum menerima informasi mengenai jadwal pembagian kompor jargas di wilayahnya.
Menurutnya, kelurahan hanya menjadi wadah koordinasi, sedangkan teknis pembagian merupakan kewenangan pihak kontraktor jargas.
“Belum ada informasi yang kami terima terkait pembagian kompor,” ujarnya.
Ardiansyah pun mengingatkan warga agar tidak terburu-buru memberikan data pribadi ataupun menyetujui tawaran jasa pengantaran sebelum memastikan kebenaran informasi kepada pihak terkait.
“Setahu saya itu gratis, tidak ada pungutan biaya. Kompornya juga langsung diambil ke kelurahan. Sebelum memberikan data, baiknya konfirmasi ke RT terlebih dahulu atau bisa langsung ke pihak jargas,” tegasnya.
Pihak kelurahan juga berencana berkoordinasi dengan para ketua RT agar warga dapat melaporkan apabila menerima pesan serupa.
“Nanti saya koordinasikan dengan RT,” tandasnya.
Warga diimbau tidak sembarangan mengirimkan foto KTP, KK, maupun membagikan lokasi rumah kepada nomor yang belum jelas identitas dan kewenangannya. Konfirmasi melalui RT, kelurahan, atau operator jargas menjadi langkah awal untuk memastikan informasi sekaligus menghindari potensi penyalahgunaan data pribadi.(*)
Editor: Redaksi