Site icon KLAUSAMEDIA

Reaktivasi Train 4 Badak LNG, DPRD Minta Warga Lokal Diprioritaskan

Anggota DPRD Bontang, Aloysius Roni, menilai keberadaan PT Badak LNG di Kota Bontang semestinya memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

KLAUSAMEDIA,Bontang – Peluang kerja bagi warga Bontang dalam rencana reaktivasi Train 4 PT Badak LNG belum memiliki kepastian. DPRD Bontang meminta perusahaan memastikan masyarakat lokal mendapat prioritas, termasuk membuka ruang bagi pengusaha daerah untuk terlibat dalam proyek tersebut.

Anggota DPRD Bontang, Aloysius Roni, menilai keberadaan PT Badak LNG di Kota Bontang semestinya memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, warga lokal jangan hanya menjadi penonton di tengah pengembangan industri yang berlangsung di daerah sendiri.

“PT Badak hadir di Kota Bontang, tentu di sini juga ada masyarakat aslinya. Harapannya, masyarakat lokal atau kearifan lokal ini betul-betul diberdayakan dan bisa merasakan dampak dari pembangunan atau reaktivasi Train yang ada,” ujarnya, Senin (16/11/2026).

Roni juga meminta perusahaan mempertimbangkan latar belakang pendidikan calon tenaga kerja lokal dalam proses rekrutmen. Menurutnya, standar penilaian tidak semestinya disamakan sepenuhnya dengan pelamar dari luar daerah tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi dan fasilitas pendidikan.

“Kalau di luar sana passing grade-nya mungkin 9 atau 8, kalau masyarakat Bontang perlu dipertimbangkan. Jangan disamakan dengan yang sekolahnya di luar,” tegasnya.

Ia memahami sejumlah posisi teknis, khususnya operator, membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian dan kompetensi khusus. Namun, untuk posisi staf maupun pekerjaan lain yang persyaratannya dapat dipenuhi masyarakat lokal, ia berharap warga Bontang mendapat kesempatan lebih besar.

“Kalau memang itu masih bisa diakomodir, kalau klasifikasi operator mungkin perlu orang-orang yang memang betul-betul paham. Tapi kalau staf atau posisi di bawahnya, itu perlu menjadi prioritas,” katanya.

Tak hanya tenaga kerja, Roni turut mendorong keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek reaktivasi tersebut. Pelaku usaha daerah dinilai perlu diberi ruang untuk berkembang dengan tetap memperhatikan klasifikasi dan kemampuan masing-masing perusahaan.

Di sisi lain, mekanisme pemenuhan tenaga kerja untuk pengoperasian Train 4 ternyata belum final. Pjs Senior Manager Human Capital PT Badak LNG, Pandu Wijaya Perwira, mengatakan pembahasannya masih berlangsung bersama SKK Migas dan Kementerian Keuangan.

Sejumlah hal masih dikaji, mulai dari jumlah operator yang dibutuhkan, tenaga pendukung (supporting manpower), hingga skema pemenuhan tenaga kerja setelah proyek rampung.

“Ini masih kami godok, belum final. Kita harus menentukan berapa jumlah operator yang dibutuhkan, supporting manpower-nya berapa, skemanya akan seperti apa dan cara pemenuhannya bagaimana. Itu yang masih belum mendapatkan kesepakatan,” jelasnya.

Pandu juga menyebut lulusan LNG Academy berpeluang menjadi salah satu sumber pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Namun, opsi tersebut masih dalam pembahasan dan belum menjadi keputusan akhir.

Ia menjelaskan, pada awal berdirinya LNG Academy, lulusan pendidikan tersebut sempat memiliki skema ikatan dinas dengan PT Badak LNG. Melalui skema itu, lulusan yang menyelesaikan pendidikan direkrut untuk bekerja di perusahaan.

Namun, kebijakan tersebut kemudian berubah. Lulusan LNG Academy kini memiliki kebebasan untuk melamar dan memilih perusahaan tempat mereka bekerja.

“LNG Academy bisa jadi salah satu yang dipertimbangkan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Namun, hal ini masih kami godok,” ujarnya.

Pandu berharap skema pengoperasian kilang Train 4 segera memperoleh kepastian. Pembahasan ditargetkan sudah menghasilkan kejelasan paling lambat sekitar akhir Februari 2027 mendatang.

Kepastian tersebut juga berkaitan dengan pengusulan anggaran operasional kepada SKK Migas. Sebab, anggaran pengoperasian PT Badak LNG harus mendapatkan persetujuan Kepala SKK Migas.

Dengan demikian, peluang keterlibatan tenaga kerja lokal dalam reaktivasi Train 4 masih menunggu kepastian skema operasional dan kebutuhan sumber daya manusia yang tengah dibahas bersama para pemangku kepentingan.(*)

Editor: Redaksi