KLAUSAMEDIA, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mengambil langkah cepat dan tegas untuk memastikan seluruh anak usia dini dan remaja di Kota Taman mendapatkan hak pendidikan yang layak. Menyusul adanya temuan kasus anak putus sekolah di Kelurahan Bontang Lestari, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, langsung menginstruksikan seluruh lurah untuk menggerakkan barisan Ketua Rukun Tetangga (RT) guna melakukan pendataan menyeluruh di wilayah masing-masing.
Langkah preventif ini diambil agar pemerintah daerah memiliki basis data yang riil dan akurat di tingkat tapak, sehingga penanganan terhadap anak yang terancam putus sekolah bisa dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
“Saya minta semua lurah-lurah, tugaskan RT-nya untuk mendata anak-anak yang usia sekolah di wilayahnya masing-masing,” ungkap Agus Haris dengan tegas, beberapa waktu lalu.
Wakil Wali Kota menilai, Ketua RT adalah ujung tombak pelayanan yang paling memahami dinamika, kondisi sosial, serta profil dari setiap warga di lingkungannya. Oleh karena itu, keterlibatan aktif RT sangat krusial dalam mendeteksi potensi anak-anak yang tidak mengenyam bangku sekolah.
“RT yang tahu persis keadaan di lingkungannya. Jangan sampai pemerintah kecolongan lagi, masih ada anak yang tidak bersekolah,” ujarnya menambahkan.
Melalui pendataan berbasis lingkungan terkecil ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta instansi terkait dapat melakukan deteksi dini secara cepat. Jika ditemukan anak putus sekolah, pemerintah akan segera mengambil tindakan penanganan khusus, mulai dari pendekatan persuasif kepada pihak keluarga hingga fasilitasi penyaluran bantuan pendidikan atau beasiswa.
Di sisi lain, Agus Haris juga mengingatkan bahwa komitmen Pemkot Bontang dalam menyejahterakan para ketua RT melalui kenaikan nilai insentif menjadi Rp2 juta harus dibarengi dengan peningkatan tanggung jawab serta performa kerja di lapangan.
Menurutnya, apresiasi finansial yang diberikan pemerintah daerah seyogianya menjadi pemantik semangat bagi seluruh jajaran RT untuk lebih peka dan aktif memantau kondisi sosial warganya, terutama terkait pemenuhan hak mendasar seperti pendidikan.
“Kenaikan insentif Rp2 juta kepada seluruh RT itu tentu ada tanggung jawab yang lebih besar. Mereka harus bekerja lebih giat, aktif melihat kondisi masyarakat, termasuk soal pendidikan anak-anak kita,” pungkasnya.
Dengan sinergi yang kuat antara kelurahan, jajaran RT, dan keterbukaan informasi dari masyarakat, Pemerintah Kota Bontang optimis dapat mengikis angka putus sekolah dan mewujudkan generasi muda Bontang yang cerdas, kompetitif, dan berdaya saing. (Adv)
Jurnalis : Amel | Editor : Redaksi
