KLAUSAMEDIA, Bontang — Pembengkakan klaim sengketa kapal Roll-on/Roll-off (Roro) yang melambung drastis hingga menyentuh angka Rp33 miliar memicu reaksi keras dari DPRD Kota Bontang. Gna mengurai benang kusut tata kelola serta menyelamatkan aset daerah dari ancaman eksekusi, jajaran dewan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, di Gedung DPRD Bontang, Senin (3/8/2
Rustam menjelaskan, perselisihan hukum ini berakar dari sengketa antara PT Bontang Transport anak perusahaan Perumda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) dengan PT Gelora Kaltim. Setelah putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memenangkan PT Gelora Kaltim, pihak pemenang mengajukan permohonan sita eksekusi ke Pengadilan Negeri Bontang.
Nilai klaim yang awalnya relatif kecil melonjak dahsyat akibat akumulasi denda harian yang terus berjalan selama proses hukum berlangsung.
“Awalnya persoalan ini hanya terkait nilai tagihan yang tidak begitu besar. Namun, karena adanya akumulasi denda harian yang terus menumpuk, total kewajibannya membengkak hingga mencapai puluhan miliar rupiah,” ujar Rustam.
DPRD menegaskan bahwa kapal Roro merupakan aset yang bersumber dari penyertaan modal APBD melalui Perumda AUJ. Oleh karena itu, Pemkot Bontang didesak untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah perlawanan hukum guna mempertahankan aset rakyat tersebut.
Sebagai langkah nyata untuk mengusut tuntas persoalan ini, DPRD Bontang merencanakan pembentukan Pansus atau Kelompok Kerja (Pokja) khusus. Wadah ini nantinya bertugas melakukan evaluasi total terhadap manajemen anak perusahaan Perumda AUJ, membedah kronologi sengketa, serta menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola BUMD agar kasus serupa tidak kembali terulang.
“Kami ingin persoalan ini diurai secara menyeluruh, baik dari aspek hukum maupun manajemen perusahaan. Langkah hukum harus diambil Pemkot, dan dari internal dewan, pembentukan Pansus akan mendalami tata kelolanya demi memastikan aset daerah tetap aman,
Editor : Redaksi
