KLAUSAMEDIA, Bontang — Memastikan proses penyusunan regulasi daerah berjalan efektif dan tepat sasaran, Komisi C DPRD Kota Bontang mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menugaskan tim teknis atau pejabat yang benar-benar menguasai substansi materi saat menghadiri rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Alfin Rausan Fikri, menyoroti pentingnya kesiapan seluruh perwakilan instansi yang hadir dalam forum legislasi resmi. Menurutnya, meskipun sebuah Raperda memiliki sektor unggulan (leading sector) seperti Dinas Perhubungan, OPD pendukung lainnya tetap memegang peranan krusial untuk memberikan penjelasan teknis sesuai bidang tugas masing-masing.
“Jangan hanya karena merasa sebagai OPD pendukung, lantas mengutus perwakilan yang sebenarnya belum paham materi. Ketika dimintai konfirmasi atau penjelasan dalam rapat, mereka harus siap memberikan jawaban yang komprehensif,” ujar Alfin, Senin (28/7/2026).
Alfin menilai, kesiapan dan pemahaman utuh dari jajaran OPD sangat menentukan kelancaran serta kualitas produk hukum yang sedang dirancang. Ketidaksiapan perwakilan instansi justru berpotensi menghambat ritme pembahasan aturan yang dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
“Ini adalah forum resmi instansi pemerintah. Kurang tepat rasanya jika saat ditanya mengenai materi aturan, perwakilan yang hadir tidak dapat memberikan penjelasan. Produk hukum yang kita bahas ini menyangkut kepentingan dan hajat hidup sekitar 200 ribu warga Kota Bontang, sehingga butuh keseriusan bersama,” tuturnya.
Atas dasar itu, Komisi C meminta pimpinan OPD melakukan evaluasi terhadap personel yang ditugaskan dalam setiap agenda pembahasan Raperda. Jajaran dewan berharap Pemkot Bontang senantiasa mengirimkan pejabat atau staf teknis yang kompeten serta memiliki kewenangan agar proses diskusi dapat menghasilkan keputusan yang optimal bagi daerah.
“Kami menyarankan agar OPD menugaskan orang-orang yang benar-benar menguasai materi. Langkah ini penting agar pembahasan Raperda berjalan efektif, fokus, dan membawa manfaat nyata bagi pembangunan Kota Bontang,” pungkasnya.(*)
Editor : Redaksi
