KLAUSAMEDIA.COM, BONTANG — Komisi C DPRD Kota Bontang mulai tancap gas mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan. Payung hukum baru ini ditargetkan selesai dalam kurun waktu dua bulan guna menjadi kompas utama dalam menata sistem transportasi serta kelancaran lalu lintas di Kota Bontang.
Akselerasi pembahasan dilakukan melalui rapat kerja teknis yang melibatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Gedung DPRD, Senin (29/6/2026). Dalam forum tersebut, legislatif tidak hanya menambah pasal-pasal baru, tetapi juga memangkas pasal yang dianggap tumpang-tindih agar produk hukum yang dihasilkan lebih aplikatif.
Pimpinan Rapat Komisi C DPRD Bontang, Bonie Sukardi, menjelaskan bahwa regulasi ini dirancang untuk menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola sistem lalu lintas dan angkutan jalan.
“Raperda ini disiapkan sebagai pijakan hukum bersama. Bukan cuma buat dewan atau dinas teknis, tapi juga acuan bagi seluruh instansi terkait untuk menciptakan ketertiban, keselamatan, serta kenyamanan masyarakat dalam bertransportasi,” ujar Bonie saat memimpin jalannya persidangan.
Ia menambahkan, poin krusial dari penggodokan aturan ini terletak pada penguatan koordinasi inter-instansi. Menurutnya, masalah kelancaran dan keselamatan jalan raya tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan butuh sinergi yang solid.
Mengenai dinamika pembahasan, Bonie mengungkapkan bahwa tim penyusun banyak melakukan perampingan terhadap draft awal. Ketentuan yang dinilai kurang relevan dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat Bontang dipangkas agar Perda yang lahir benar-benar berdaya guna.
“Jika seluruh pihak berkomitmen dan fokus, kami optimistis Raperda ini rampung dalam dua bulan ke depan. Substansi yang kami kaji fokus pada simplifikasi dan penyempurnaan pasal, sehingga begitu disahkan, aturan ini bisa langsung diterapkan dengan efektif di lapangan,” tegasnya. (Adv)
Editor : Redaksi
