Oleh: Ummu Maryam
(pendidik, pemerhati masalah umat)
Massa Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Aksi 21 April di gedung DPRD Kaltim dan kantor Gubernur Kaltim. Aksi yang mendesak audit seluruh kebijakan Pemprov Kaltim ini diwarnai berbagai dinamika.
Gelombang massa dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat mulai berdatangan memadati area depan kantor DPRD Kaltim sejak Selasa (21/4/2026) pagi. Massa awalnya memulai aksi di gedung DPRD Kaltim dengan tindakan mahasiswa memanjat papan reklame besar untuk mencopot baliho bergambar Ketua dan anggota DPRD Kaltim. Sebagai gantinya, mereka membentangkan spanduk buatan sendiri yang berisi tiga tuntutan utama: audit seluruh kebijakan Pemprov Kaltim, hentikan praktik KKN, dan desakan agar DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara total. (suara.com/23/04/2026)
Aksi protes massa akhirnya berujung ricuh karena Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, maupun Wakil Gubernur Seno Aji tidak menemui mereka di lokasi aksi. Massa yang kecewa kemudian melemparkan botol minuman, tumpukan sampah, hingga bebatuan ke arah kompleks Kantor Gubernur Kaltim, serta membakar ban bekas.
Sebanyak sekitar 1.700 personel gabungan dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Petugas mendorong mundur massa dan menembakkan water cannon ke arah demonstran untuk membubarkan kerumunan. Kepala Polresta Samarinda, Hendri Umar, mengatakan langkah penertiban dilakukan setelah massa melakukan tindakan anarkis di luar batas. “Kami sudah mengingatkan peserta aksi untuk tidak melakukan tindakan anarkis di luar batas sehingga petugas terpaksa mengambil langkah penguraian secara tegas,” ujarnya.
Pada akhirnya Gubernur Rudy Mas’ud merespons aksi itu melalui video di akun Instagram pribadinya dan Pemprov Kaltim. Rudy menyampaikan apresiasinya atas aksi yang sudah berlangsung. Ia juga meminta seluruh elemen tetap menjadi kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah. (eksposkaltim.com/22/04/2026)
Gelombang demonstrasi warga di Kalimantan Timur yang muncul belakangan ini bukan sekadar luapan emosi sesaat. Ia adalah akumulasi kekecewaan terhadap berbagai persoalan—dari ketimpangan pembangunan, pengelolaan sumber daya, hingga kebijakan yang dianggap jauh dari kepentingan rakyat. Ketika suara masyarakat harus turun ke jalan untuk didengar, itu menandakan ada yang tidak beres dalam relasi antara penguasa dan rakyat.
Dalam konteks ini, tak bisa diabaikan bahwa sistem demokrasi-kapitalis yang berjalan hari ini memiliki celah serius. Kekuasaan kerap kali tidak lahir dari kapasitas dan amanah, melainkan dari kekuatan modal dan jaringan. Biaya politik yang tinggi membuat kontestasi tidak sepenuhnya adil, membuka jalan bagi mereka yang memiliki akses finansial besar. Akibatnya, orientasi kepemimpinan berpotensi bergeser: dari melayani rakyat menjadi mengembalikan “modal politik”.
Fenomena dinasti politik semakin memperkuat persoalan ini. Jabatan publik yang seharusnya menjadi amanah justru diwariskan dalam lingkaran keluarga atau kelompok tertentu. Ini mempersempit ruang bagi lahirnya pemimpin yang benar-benar berkualitas dan berintegritas. Di sisi lain, mekanisme check and balance yang diharapkan menjadi pengontrol kekuasaan sering kali tidak berjalan optimal—baik karena kepentingan politik yang saling terkait, maupun lemahnya keberpihakan pada rakyat.
Berbeda dengan itu, Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah yang sangat berat, bukan sekadar jabatan atau warisan kekuasaan. Seorang pemimpin dipilih bukan karena kekuatan modal, melainkan karena ketakwaan, kemampuan, dan keadilan. Dalam Islam, ada kesadaran kuat bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah.
Selain itu, sistem pengawasan dalam Islam juga jelas. Keberadaan majelis umat berfungsi sebagai representasi suara rakyat yang aktif mengontrol kebijakan penguasa. Amar ma’ruf nahi munkar bukan hanya slogan, tetapi menjadi mekanisme sosial yang hidup, di mana masyarakat memiliki keberanian dan kewajiban untuk mengoreksi pemimpin jika menyimpang.
Dengan demikian, keresahan yang muncul dalam bentuk demonstrasi hari ini seharusnya menjadi refleksi bersama. Bukan hanya soal mengganti figur, tetapi juga mempertanyakan sistem yang melahirkan pola kepemimpinan itu sendiri. Sebab selama akar persoalan tidak disentuh, siklus kekecewaan rakyat berpotensi terus berulang.
Wallahu a’lam bi showab
