KLAUSAMEDIA, BONTANG – Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan dengan sekolah swasta yang kini semakin kesulitan memperoleh peserta didik baru.
Pernyataan itu disampaikan Heri saat menghadiri Dialog Pendidikan Peningkatan Mutu yang diselenggarakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang beberapa waktu lalu.
Ia menilai, sekolah negeri dan sekolah swasta seharusnya menjadi mitra dalam membangun kualitas pendidikan di Kota Bontang, bukan saling bersaing memperebutkan siswa.
“Kalau sekolah negeri terus menambah rombel, sekolah swasta akan semakin sulit mendapatkan peserta didik. Padahal keduanya memiliki peran yang sama penting dalam mencerdaskan generasi,” ujarnya.
Heri menjelaskan, berkurangnya jumlah siswa tidak hanya berdampak pada keberlangsungan proses belajar mengajar, tetapi juga memengaruhi kondisi keuangan sekolah swasta. Akibatnya, operasional sekolah hingga kesejahteraan para guru ikut terdampak.
“Ketika jumlah siswa menurun, pemasukan sekolah juga berkurang. Dampaknya tentu terasa pada operasional dan kesejahteraan tenaga pendidik,” katanya.
Sebagai upaya mencari solusi, Komisi A DPRD Bontang telah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim untuk membahas persoalan pemerataan peserta didik antara sekolah negeri dan swasta.
Di sisi lain, Heri juga mendorong pengelola sekolah swasta agar lebih aktif menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi melalui forum komunikasi maupun organisasi sekolah. Menurutnya, langkah tersebut penting agar aspirasi sekolah swasta dapat diperjuangkan secara lebih efektif di hadapan pemerintah.
Ia menegaskan, penyelesaian persoalan pendidikan tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, DPRD, sekolah negeri, dan sekolah swasta agar kebijakan yang diambil mampu menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas.
“Kalau semua pihak memiliki komitmen yang sama untuk memajukan pendidikan, saya yakin solusi terbaik bisa ditemukan bersama,” tutupnya. (*)
Editor : Redaksi
