KLAUSAMEDIA.COM, BONTANG — Upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang dinilai membutuhkan terobosan nyata dan tidak sekadar berkutat pada sektor penerimaan berskala kecil. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang mendesak pemerintah daerah bersama instansi teknis untuk mulai menginventarisasi potensi-potensi baru yang selama ini belum tergarap optimal.
Pesan tegas tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, dalam rapat kerja pembahasan strategi evaluasi dan optimalisasi retribusi serta pajak daerah Tahun Anggaran 2026, Senin (22/6/2026).
Sahib mengkritisi pola pembahasan PAD yang dinilainya kerap terjebak dalam formalitas pemaparan laporan persentase capaian target dari tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, fokus utama eksekutif dan legislatif semestinya diarahkan pada pencarian solusi serta pembukaan kran penerimaan baru.
“Evaluasi PAD jangan hanya berfokus pada seremoni paparan angka. Yang kita butuhkan adalah langkah konkret dan pembahasan substansial untuk memetakan ceruk pendapatan baru yang belum tersentuh,” tegas Sahib.
Ia mendorong setiap komisi di DPRD untuk bergerak lebih aktif melakukan pemetaan bersama OPD mitra kerja masing-masing. Langkah pendataan di tingkat komisi ini dipandang penting guna mengurai hambatan teknis sekaligus menyusun strategi pemungutan sebelum dibawa ke forum rapat lintas sektor.
Di samping pemetaan potensi, Sahib juga menggarisbawahi pentingnya asas keadilan dan konsistensi dalam penarikan retribusi daerah. Ia mengingatkan bahwa penerapan aturan retribusi tidak boleh tebang pilih dan harus ditegakkan secara setara, baik kepada masyarakat umum maupun di lingkungan instansi pemerintah sendiri.
Melalui pendekatan yang lebih komprehensif ini, DPRD Bontang berharap struktur fiskal daerah dapat menguat tanpa terus-menerus bergantung pada objek pajak konvensional yang kontribusinya relatif terbatas. (Adv)
Editor : Redaksi
