KLAUSAMEDIA.COM, BONTANG — Penyusunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang Tahun Anggaran 2026 mendulang kritik dari kalangan legislatif. DPRD menilai penetapan angka penerimaan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) cenderung terlalu hati-hati dan dipasang di bawah potensi riil yang pernah dicapai sebelumnya.
Sorotan tajam tersebut diutarakan oleh Anggota DPRD Bontang, Winardi, saat Rapat Kerja Pembahasan Optimalisasi PAD Sektor Pajak dan Retribusi Daerah bersama jajaran OPD di Gedung DPRD, Senin (22/6/2026).
Winardi menyoroti pos pendapatan layanan kesehatan sebagai salah satu contoh konkret. Kinerja UPT Puskesmas dan UPT Laboratorium pada tahun lalu sejatinya berhasil membukukan penerimaan di atas Rp1 miliar. Namun, patokan target retribusi yang dipasang untuk tahun 2026 justru merosot di bawah capaian historis tersebut.
“Realisasi tahun lalu membuktikan kita mampu menembus lebih dari Rp1 miliar. Sangat tidak logis jika proyeksi target berikutnya malah diturunkan. Pemerintah daerah harus berani mematok target yang optimistis dan terukur berbasis potensi lapangan, bukan sekadar cari aman,” ujar Winardi.
Ia menegaskan bahwa peningkatan ketahanan fiskal tidak akan terwujud jika OPD hanya terpaku pada pencapaian target minimal. Tiap instansi dituntut memiliki terobosan strategi serta keaktifan dalam menginventarisasi sumber-sumber penerimaan baru guna menekan ketergantungan pada dana alokasi pusat.
Selain soal keberanian menetapkan target, Winardi menggarisbawahi krusialnya konsistensi dan integrasi data antarperangkat daerah. Perbedaan basis data antar-OPD dipandang menjadi batu sandungan utama dalam merumuskan kebijakan pendapatan yang presisi.
“Penyamaan data itu mutlak. Kalau antar-instansi saja data penerimaannya bertolak belakang, pemerintah akan kesulitan mengeksekusi langkah optimalisasi di lapangan,” tegasnya.
Mengakhiri pemaparannya, Winardi mendorong Pemkot Bontang untuk melirik sektor-sektor non-migas yang belum tergarap optimal, seperti perikanan, efisiensi aset daerah, hingga pemberdayaan UMKM. Menurutnya, pemetaan menyeluruh dan tata kelola yang profesional menjadi kunci utama memperkokoh kemandirian ekonomi Kota Bontang. (Adv)
Editor : Redaksi
