KLAUSAMEDIA.COM, BONTANG — DPRD Kota Bontang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk mempercepat penerapan sistem pembayaran digital seperti QRIS dalam pemungutan retribusi daerah. Langkah ini dinilai mendesak guna menutup celah kebocoran penerimaan dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, meminta pemkot segera memangkas skema pemungutan konvensional yang masih mengandalkan karcis manual. Menurutnya, transaksi berbasis kertas memiliki potensi besar membuat penerimaan tidak tercatat secara optimal.
“Kalau masih menggunakan sistem manual, peluang kebocoran tetap ada. Karena itu digitalisasi harus dimaksimalkan agar seluruh transaksi bisa tercatat dengan baik,” ujar Rustam.
Ia menjelaskan, penggunaan QRIS maupun metode pembayaran elektronik lainnya bakal menjamin transparansi serta memudahkan pemerintah memantau lalu lintas transaksi secara langsung (real-time). Dengan sistem digital, seluruh rekapitulasi pembayaran terdokumentasi secara otomatis sehingga pengawasan dan evaluasi PAD menjadi jauh lebih mudah.
Selain mendorong penerapan QRIS, Rustam juga mengingatkan pemkot untuk mengevaluasi pengelolaan sektor retribusi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, salah satunya tata kelola perparkiran. Ia menekankan pentingnya penetapan target PAD berdasarkan data potensi riil di lapangan.
“Pemerintah harus memiliki data yang valid sehingga target PAD benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Pengelolaan yang melibatkan pihak ketiga juga perlu terus diawasi,” tegasnya.
Melalui digitalisasi retribusi via QRIS ini, DPRD Bontang berharap pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan efisien demi memperkuat ruang fiskal untuk pembangunan Kota Taman.(*)
Editor : Redaksi
