KLAUSAMEDIA, BONTANG – Besarnya alokasi anggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bukan jaminan utama keberhasilan. DPRD Kota Bontang mendesak pemerintah untuk menyusun skala prioritas agar pendistribusian bantuan gizi tersebut menyasar kelompok masyarakat rentan yang paling membutuhkan.
Anggota DPRD Kota Bontang, Rustam, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh serta pengklasteran penerima manfaat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi warga. Langkah ini dinilai krusial agar program strategis nasional tersebut tidak sekadar berfokus pada pemenuhan kuota pencapaian semata.
“Program MBG ini program yang sangat mulia. Yang dinilai bukan sekadar besar anggarannya, tetapi bagaimana niat pemerintah memberikan manfaat kepada masyarakat. Namun, pelaksanaannya ke depan perlu dilakukan pengklasteran,” kata Rustam.
Ia menggarisbawahi bahwa intervensi gizi seharusnya mengutamakan kawasan yang membutuhkan perhatian ekstra, seperti wilayah dengan tingkat kesejahteraan rendah maupun area pesisir dan terisolasi. Penentuan sasaran penerima manfaat wajib diselaraskan dengan pemetaan riil di lapangan.
Rustam turut menyoroti penentuan lokasi penyaluran yang kurang presisi, seperti pelaksanaan di kawasan pemukiman pekerja PT Badak NGL yang menurutnya memiliki tingkat kemandirian ekonomi relatif tinggi.
“Program ini sangat baik, tetapi harus ada pemetaan dan penentuan prioritas. Jangan sampai kelompok yang sebenarnya sudah mampu justru lebih dahulu menerima, sementara yang lebih membutuhkan belum tersentuh,” tegasnya.
Melalui skema pemetaan dan pengklasteran yang ketat, Rustam optimistis efektivitas program MBG dapat meningkat secara signifikan, sehingga upaya penanganan stunting dan pemenuhan gizi anak di Kota Bontang dapat terwujud secara adil dan merata.(*)
Editor : Redaksi
