KLAUSAMEDIA.COM, BONTANG – Postur proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bontang dipastikan mengalami tekanan akibat pergeseran kebijakan penyaluran dana transfer dari pemerintah atas. Perubahan regulasi mekanisme pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi pemicu utama berkurangnya potensi penerimaan daerah.
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, meluruskan bahwa penurunan proyeksi pendapatan ini murni dipengaruhi oleh dinamika aturan di tingkat pusat dan provinsi, bukan akibat penetapan target penerimaan lokal yang irasional.
Skema lama yang mengizinkan DBH sektor kendaraan bermotor ditransfer langsung ke kas kabupaten/kota kini ditiadakan. Dalam regulasi terbaru, alokasi dana tersebut harus dihimpun terlebih dahulu di kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelum dikucurkan kembali ke daerah.
“Penurunan ini bukan karena target yang ditetapkan sebelumnya terlalu tinggi, melainkan akibat adanya perubahan regulasi. Mekanisme penyaluran berubah sehingga berdampak pada penerimaan daerah,” ungkap Andi Faizal, Sabtu (15/8/2026).
Fenomena penurunan transfer ini dirasakan merata oleh seluruh kabupaten dan kota di Kaltim. Seiring melandainya kapasitas fiskal provinsi, alokasi dana transfer daerah—baik berupa DBH pajak maupun dana bantuan keuangan—ikut menyusut.
Menyikapi celah anggaran tersebut, Pemerintah Kota Bontang mengambil langkah responsif dengan mengajukan usulan Bantuan Prioritas Daerah kepada Pemprov Kaltim bernilai fantastis, yakni mencapai sekitar Rp200 miliar.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang mengandalkan dana hibah Bantuan Keuangan (Bankeu), Pemprov Kaltim kini memberlakukan mekanisme belanja langsung untuk mengintervensi program daerah. Pemkot Bontang mengarahkan usulan dana tersebut pada lima sektor krusial: pengendalian banjir, pembenahan fasilitas kesehatan, penguatan sektor pendidikan, perbaikan sarana sekolah, serta percepatan program penanganan stunting.
Pengembangan sarana di puskesmas hingga rumah sakit daerah menjadi poin penting dalam daftar usulan tersebut.
“Lima program perioritas yang memang kami anggap penting yg kami ajukan kepusat,” tutur Andi Faizal.
Ia menegaskan bahwa jajaran legislatif siap mengawal ketat usulan ini melalui sinergi politik bersama DPRD Kaltim dan jajaran eksekutif provinsi agar alokasi bantuan prioritas tersebut dapat diketok.
“DPRD Bontang akan terus mengawal berbagai program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik bersama pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, kami berharap usulan ini dapat direalisasikan sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat Bontang,” tutupnya. (*)
Editor : Redaksi
