KLAUSAMEDIA.COM, Bontang — Pengolahan porsi makanan dalam jumlah ribuan dari satu fasilitas dapur dinilai berisiko menurunkan standar mutu pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tantangan utama program ini tidak sekadar pada kemampuan memproduksi makanan secara massal, melainkan menjaga konsistensi mutu dan kecukupan nutrisi saat jumlah penerima manfaat terus melonjak.
Anggota DPRD Kota Bontang, Rustam, mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap daya tampung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menegaskan agar pemerintah tidak memaksakan beban porsi yang berlebihan pada satu dapur pengolahan saja.
Dengan latar belakang pengalamannya di industri food and beverage, Rustam menyarankan agar tiap unit SPPG hanya melayani skala kecil demi menjaga kebersihan dan kesegaran sajian. Idealnya, satu dapur difokuskan untuk memenuhi kebutuhan 300 hingga paling banyak 500 porsi penerima manfaat.
“Jangan kuota SPPG yang diperbesar, tetapi jumlah SPPG yang harus diperbanyak. Idealnya satu dapur melayani sekitar 300 orang, maksimal 500. Kalau sampai 2.000 atau 3.000 orang, kualitas makanan akan sulit dijaga,” ujar Rustam.
Ia berpandangan bahwa strategi memperluas jangkauan program MBG seharusnya dilakukan dengan memperbanyak titik lokasi SPPG di berbagai wilayah, bukan dengan memperbesar kapasitas produksi pada dapur yang sudah ada. Langkah ini dinilai lebih efektif agar seluruh rangkaian persiapan hingga penyajian masakan tetap terpantau rapi.
Selain itu, Rustam menekankan bahwa indikator keberhasilan program ini tidak boleh hanya diukur dari kuantitas distribusi makanan, melainkan pada pemenuhan nutrisi anak yang konsisten dari dapur hingga ke meja makan.
“Ini bukan sekadar makan gratis, tetapi makan bergizi. Yang harus menjadi perhatian adalah kandungan gizinya, sehingga tujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak benar-benar tercapai,” tegas Rustam.(*)
Editor : Redaksi
