KLAUSAMEDIA.COM, BONTANG – Kejadian naas yang menimpa kapal pengangkut wisatawan menuju Pulau Beras Basah baru-baru ini menyita perhatian serius legislatif. DPRD Kota Bontang mendesak instansi terkait untuk segera memperketat pengawasan operasional armada wisata bahari demi mengantisipasi berulangnya musibah serupa.
Anggota Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, menegaskan bahwa langkah preventif harus menjadi prioritas utama. Pengecekan kelayakan armada dan fasilitas keselamatan penumpang tidak boleh sekadar menjadi aksi responsif usai timbul korban atau insiden.
“Musibah memang tidak bisa diprediksi, apalagi berkaitan dengan faktor cuaca, angin, dan gelombang. Namun standar keselamatan tetap harus dipenuhi oleh setiap operator kapal,” ujar Rustam, Sabtu (22/8/2026).
Ia menggarisbawahi bahwa setiap motoris wajib mematuhi protokol dasar pelayaran, mulai dari penyediaan life jacket yang seimbang dengan jumlah penumpang hingga kepatuhan atas daya muat kapal. Rustam pun mendorong Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) bersinergi dengan Dinas Perhubungan sektor laut untuk memperketat razia dan pemantauan di seluruh jalur wisata pesisir, termasuk rute Malahing, Tihi-Tihi, hingga Selangan.
“Kejadian ini harus menjadi pelajaran agar ke depan pengawasan terhadap kapal wisata semakin diperketat sehingga keselamatan wisatawan lebih terjamin,” tegasnya.
Di samping itu, Rustam mendorong pendataan ulang seluruh kapal penyeberangan melalui pemberian identitas visual, nomor registrasi resmi, serta pencantuman nomor kontak darurat (hotline) yang mudah diakses.
Ia tidak menampik bahwa tidak adanya dermaga keberangkatan terpadu menjadi celah sulitnya pemantauan lalu lintas kapal wisata di Bontang. Menyikapi hal tersebut, Rustam juga mengimbau para wisatawan agar lebih bijak dan memperhitungkan faktor keamanan ketimbang tergiur tarif murah. (*)
Editor : Redaksi
