KLAUSAMEDIA.COM, BONTANG — Musibah longsor yang kembali melanda wilayah Kelurahan Kanaan memicu desakan keras dari kalangan legislatif. Pemerintah Kota Bontang diminta tidak hanya fokus pada penanganan darurat pascabencana, melainkan segera merumuskan langkah mitigasi jangka panjang untuk melindungi warga dari ancaman berulang.
Desakan tersebut disuarakan oleh Anggota Komisi C DPRD Bontang, Joni Alla’ Padang, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bontang, beberapa waktu lalu. Ia menekankan pentingnya intervensi teknis yang permanen mengingat potensi bencana kerap mengintai pemukiman warga setiap kali intensitas hujan meningkat.
Joni menilai, kawasan yang menjadi langganan bencana semestinya masuk dalam prioritas penanganan infrastruktur pencegahan.
“Kawasan yang rentan dan terus-menerus terdampak harus mendapatkan porsi perhatian lebih dari pemerintah. Warga butuh jaminan keamanan serta kepastian bahwa ada solusi konkret untuk meminimalkan potensi bahaya,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Kendati mengapresiasi kesiapsiagaan dan langkah cepat instansi terkait dalam menangani dampak awal longsor, Joni mengingatkan bahwa strategi penanganan bencana tidak boleh berhenti pada tahap tanggap darurat saja.
Ia menggarisbawahi bahwa perbaikan struktur lingkungan dan pembangunan sarana mitigasi yang terencana jauh lebih mendesak untuk menekan dampak kerugian materiil maupun risiko keselamatan warga.
“Bencana ini bukan semata-mata faktor alam, melainkan ada andil dari aktivitas dan pemanfaatan ruang oleh manusia,” ungkapnya.
Guna memastikan keselamatan warga Kanaan, DPRD Bontang memastikan bakal mengawal ketat proses penanganan pascabencana, mulai dari pendampingan bagi warga terdampak hingga penganggaran program pencegahan bencana di kawasan rawan tersebut.
“Setiap kejadian yang meresahkan masyarakat wajib direspons dengan tindakan nyata dan pencegahan terukur. Jangan sampai musibah serupa terus berulang tanpa ada penyelesaian mendasar,” pungkas Joni. (Adv)
Editor : Redaksi
