KLAUSAMEDIA.COM, BONTANG — Upaya merumuskan solusi atas antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Bontang kembali menemui ganjalan. Rapat koordinasi penting yang digelar di Gedung DPMPTSP Bontang pada Jumat (28/8/2026) justru berlangsung tanpa kehadiran pihak Pertamina yang membidangi jalur distribusi.
Ketidakhadiran Branch Manager SBM Kaltimut III Fuel Pertamina, Hermawan Bagus Prabowo, menyulut kekecewaan jajaran DPRD Kota Bontang. Ketua Komisi C DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry, mempertanyakan komitmen Pertamina dalam menyelesaikan benang kusut distribusi BBM yang kian mengganggu aktivitas warga.
Menurut Alfin, pimpinan Pertamina yang memiliki wewenang eksekutif seharusnya hadir secara langsung untuk memaparkan kondisi distribusi terkini di lapangan.
“Kami sangat berharap yang hadir adalah pihak yang punya kewenangan penuh untuk menjelaskan persoalan distribusi BBM. Hanya dengan begitu solusi yang kita rumuskan bisa benar-benar konkret,” ujar Alfin tegas.
Tak hanya menyesalkan absensinya pimpinan Pertamina dalam forum resmi, Alfin juga menyoroti laporan terkait dugaan pemblokiran nomor telepon jurnalis oleh pejabat Pertamina yang bersangkutan. Ia menilai sikap tertutup tersebut mencederai prinsip keterbukaan informasi publik, terlebih isu BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Kalau ada persoalan, hadapi dan beri penjelasan saat rekan-rekan jurnalis datang mengonfirmasi. Jangan malah menghindar. Kalau memang merasa tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, lebih baik mundur,” serunya.
Alfin menegaskan, komunikasi yang transparan antara Pertamina, pemerintah daerah, dan media sangat krusial agar informasi yang sampai ke masyarakat tidak simpang siur.
Sebagai langkah konkret ke depan, Komisi C DPRD Bontang mendesak Pertamina untuk segera merombak dan mengevaluasi total pola distribusi Pertalite ke setiap SPBU di Bontang. Evaluasi ini penting agar pasokan BBM bisa mengalir lancar dan antrean mengular yang dikeluhkan warga dapat segera terurai. (*)
Editor : Redaksi
