KLAUSAMEDIA.COM, BONTANG — Penataan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kota Bontang kini resmi memasuki babak baru. Setelah diselimuti persoalan antrean mengular, DPRD Kota Bontang bersama PT Pertamina Patra Niaga, Pemkot Bontang, pengelola SPBU, dan instansi terkait sepakat menandatangani enam poin pakta integritas untuk memperketat tata kelola pasokan BBM di daerah.
Kesepakatan penting ini lahir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Bontang yang digelar pada Senin (31/8/2026). Dalam forum tersebut, Pertamina secara resmi menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan kucuran pasokan BBM bersubsidi hingga akhir tahun 2026.
“Kami berkomitmen menyalurkan kuota BBM bersubsidi untuk Kota Bontang 100 persen sesuai alokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” ujar perwakilan Pertamina di hadapan jajaran legislatif dan eksekutif.
Langkah tegas ini diambil menyusul evaluasi mendalam DPRD yang menemukan fakta bahwa pada tahun-tahun sebelumnya kuota Pertalite tidak terserap maksimal, sementara di saat bersamaan warga terus menyiksa diri mengantre berjam-jam di SPBU. Oleh karena itu, pengawasan presisi dan perbaikan pola distribusi menjadi kunci utama penyelesaian masalah ini.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, membeberkan bahwa enam poin pakta integritas tersebut bakal menjadi landasan kuat dan tolok ukur komitmen bersama.
Adapun 6 poin pakta integritas tersebut mencakup:
Penyaluran BBM bersubsidi secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Komitmen Pertamina menyalurkan 100 persen kuota BBM bersubsidi untuk Kota Bontang pada tahun 2026.
Penataan skema pengiriman BBM ke SPBU pada shift 1 (pukul 09.00–11.00 WITA) guna mencegah kekosongan pasokan di jam krusial.
Penguatan integritas internal serta pengawasan ketat terhadap rantai distribusi.
Memastikan penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran sesuai perundang-undangan.
Komitmen melakukan tindak lanjut serta penindakan atas hasil monitoring dan evaluasi di lapangan.
“Pakta integritas ini disusun dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa paksaan dari pihak mana pun. Kami berharap seluruh poin yang telah disepakati benar-benar dijalankan di lapangan demi mengakhiri persoalan antrean BBM di Kota Bontang,” pungkask Rustam.
Dengan ditandatanganinya komitmen bersama ini, efektivitas pengiriman pasokan dari Pertamina ke SPBU diharapkan dapat berjalan lebih tertib sehingga antrean panjang kendaraan yang selama ini dikeluhkan warga dapat terurai secara permanen. (*)
Editor : Redaksi
