KLAUSAMEDIA.COM, Bontang – Proyeksi kemerosotan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang pada Tahun Anggaran 2027 memicu kekhawatiran serius dari jajaran DPRD Kota Bontang. Penyusutan kemampuan keuangan daerah tersebut dipicu oleh merosotnya alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat—sebuah kebijakan yang dinilai sangat tidak adil jika dibandingkan dengan besarnya kontribusi Bontang sebagai kota industri penyumbang devisa negara.
Menyikapi ketimpangan tersebut, wakil rakyat di Kota Taman bergerak cepat dengan merangkul elemen organisasi pemuda untuk bersama-sama melayangkan protes serta mendesak pemerintah pusat mengevaluasi formula pembagian DBH.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, menegaskan bahwa Bontang selama ini memegang peran vital sebagai pilar industri nasional melalui sektor minyak dan gas (migas), pupuk, hingga petrokimia. Kendati demikian, porsi DBH yang ditransfer kembali ke daerah dinilai jauh dari kata proporsional.
“Mari kita rapatkan barisan untuk menyuarakan ketidakadilan DBH ini ke pemerintah pusat. Akibat pemotongan DBH, APBD Bontang tahun 2027 diperkirakan jeblok hingga tinggal Rp1,7 triliun. Bagaimana roda pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan maksimal dengan anggaran sepotong itu?” cetus Rustam di sela rapat pembahasan Raperda Kepemudaan, Senin (13/7/2026).
Langkah koordinatif ini turut diamini oleh Anggota DPRD Kota Bontang, Suharno. Ia menyerukan agar barisan pemuda serta seluruh komponen masyarakat mengambil tindakan nyata. Menurutnya, gerakan moral dari kelompok pemuda memiliki daya tekan politik yang kuat untuk menuntut keadilan fiskal bagi daerah penghasil.
“Kita harus berani bersuara dan membentuk gerakan bersama. Pengurangan ini sangat ekstrem karena memangkas hampir setengah dari kapasitas APBD kita,” tegas Suharno.
Seruan kolaborasi tersebut direspons positif oleh kalangan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Bontang. Ketua DPD KNPI Kota Bontang, Indra Wijaya, menyatakan kesiapan jajarannya untuk berada di garis depan dalam memperjuangkan hak anggaran daerah ke tingkat pusat, selama pergerakan tersebut didukung dan difasilitasi oleh lembaga legislatif serta eksekutif.
“Kami dari barisan pemuda siap bergerak dan menyampaikan aspirasi ini langsung ke pemerintah pusat, sepanjang ada fasilitasi resmi dari pemda dan DPRD,” ujar Indra.
Sebagai gambaran, kapasitas APBD Kota Bontang pada 2027 diproyeksikan merosot tajam ke angka Rp1,7 triliun. Angka ini terjun bebas jika dibandingkan dengan postur APBD tahun sebelumnya yang sempat menyentuh kisaran Rp3 triliun. (*)
Editor : Redaksi
