KLAUSANEWS, Kukar – Persiapan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dalam pertemuan antara Komisi II DPR RI dan pejabat daerah di Swissotel Nusantara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (8/11), PJs Bupati Kukar, Bambang Arwanto, menyampaikan bahwa Kukar telah menjalankan tahapan persiapan, mencakup distribusi dana hibah, BPJS kesehatan, hingga logistik yang diperlukan, dengan lancar.
Pertemuan tersebut diselenggarakan dalam rangka persiapan dan kesiapan penyelenggaraan tahapan Pilkada.
Rombongan tersebut pun dipimpin langsung oleh Muhammad Rifqinizamy Karsayuda sebagai Ketua Komisi II DPR RI. Rombongan tersebut disambut oleh beberapa pihak seperti gubernur Kaltim, Akmal Malik, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan beberapa tokoh pemerintah lain yang berkepentingan.
Dalam pidatonya, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan maksud kedatangan bersama rombongan merupakan bentuk perhatian dari pemerintah pusat terkait dengan kelancaran pesta demokrasi 2024 di tingkat daerah.
Pemprov Kaltim juga mendapatkan pujian darinya atas langkah-langkah yang telah dilakukan atas sinerginya bersama penyelenggara pemilu dan Forkopimda.
Dirinya juga sempat menyinggung terkait dengan pemanfaatan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD dapat dilakukan secara tepat tanpa ada pelanggaran hukum.
“Saya terima kasih ke Pak Pj Gubernur, tidak ada masalah dengan NPHD. Karena di tempat lain NPHD-nya sudah habis, padahal pemilunya belum apa-apa. Terpaksa kita bantu dengan APBN,” ujar Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Dirinya juga mengingatkan akan adanya potensi kerawanan saat pemilu diselenggarakan, meski dirinya beranggapan secara umum jika kabupaten Kaltim cukup kondusif.
Di sisi lain, PJs Bupati Kukar, Bambang Arwanto juga memberikan tanggapannya setelah mengikuti setiap sesi sampai selesai. Dirinya mengungkapkan jika yang menjadi perhatian dari DPR RI adalah proses tahapan Pilkada, untungnya Kukar telah melaksanakan hal tersebut dengan baik.
“Mereka tadi mengecek NPHD hibahnya dari provinsi untuk ke daerah itu apa sudah selesai, dan untuk konteks Kutai Kartanegara semua sudah selesai, BPJS juga sudah selesai,” pungkas Bupati Kukar tersebut.
Penulis: Nikmaturrahmaniya
