KLAUSAMEDIA, Kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengapresiasi respon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pendapatan daerah yang semula diproyeksikan senilai Rp 4,8 triliun namun finalnya di Rp 5,7 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim Ade Achmad Yulkafilah mengatakan kenaikan ini tidak terlepas dari kerja sama antar stakeholder terkait khususnya dukungan DPRD dalam pengawasan pengelolaan APBD.
“Pemkab Kutim berjanji untuk merespon secara positif kritik, saran dan masukan dari DPRD Kutim melalui fraksi masing-masing,” kata Ade Achmad Yulkafilah.Ade juga mengatakan bahwa kenaikan pendapatan daerah ini merupakan hasil kerja keras seluruh stakeholder yang terkait dalam pengelolaan APBD.
“Kami berharap dengan kenaikan pendapatan daerah ini, dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di Kutim,” tambah Ade.
Pemkab Kutim juga berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD.
“Kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBD dan memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar tepat sasaran,” kata Ade.
Dengan demikian, Pemkab Kutim berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan DPRD terhadap pengelolaan APBD. (ADV)
