KLAUSAMEDIA, Kutim – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutim menghadapi tantangan besar akibat efisiensi dan pemangkasan anggaran. Tahun 2025 hampir 60 persen anggaran operasional dipangkas. Kepala Disdukcapil Kutim, Jumeah, mengungkapkan bahwa kondisi ini membuat tim lapangan tidak dapat bergerak secara optimal.
“Turun ke lapangan itu mahal. Butuh petugas lengkap dan peralatan. Kalau anggarannya dipotong, otomatis mobilitas kami terbatas,” tegas Jumeah.
Program Jebol (Jemput Bola) perekaman KTP elektronik ke sekolah dan kecamatan menjadi salah satu program yang paling terdampak. Pelaksanaan Jebol kini mulai terbatas karena keterbatasan biaya operasional.
“Pengaruh ke pelayanan. Bahkan untuk tahun 2026, situasinya bisa sangat berat. Tahun depan ini yang parah. Kalau anggaran turun drastis, inovasi pelayanan berpotensi terhambat,” ujarnya.
Jumeah berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kembali kebutuhan dasar Disdukcapil agar pelayanan administrasi kependudukan tidak terhambat di masa mendatang.
Salah satu program yang paling terdampak adalah Jebol atau Jemput Bola perekaman KTP elektronik ke sekolah dan kecamatan. Program ini sebelumnya menjadi andalan Disdukcapil dalam memperluas akses perekaman bagi siswa maupun warga yang sulit menjangkau kantor pusat.
Menurut Jumeah, pelaksanaan Jebol kini mulai terbatas karena keterbatasan biaya operasional. Padahal, layanan jemput bola sangat membantu masyarakat di wilayah terpencil agar tetap mendapatkan dokumen kependudukan tepat waktu.
“Pelayanan jemput bola ke sekolah dan kecamatan sangat penting, karena tidak semua warga bisa datang ke kantor,” katanya.(ADV)
