KLAUSAMEDIA , Bontang – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, memaparkan kondisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tengah wacana efisiensi anggaran yang saat ini bergulir di tingkat nasional.
Ia menegaskan, hingga kini belum ada rencana pengurangan atau pemutusan hubungan kerja bagi tenaga PPPK di Bontang. Hal tersebut didasarkan pada kondisi belanja pegawai yang masih tergolong aman.
Menurut Agus, porsi belanja pegawai Kota Bontang saat ini berada di kisaran 30 persen, yang masih masuk kategori “zona hijau”. Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah belum melihat urgensi untuk melakukan pengurangan tenaga PPPK.
“Untuk Bontang, insyaallah masih aman. Belanja pegawai kita masih dalam batas yang diperbolehkan, jadi belum ada rencana PHK,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Di sisi lain, ia mengungkapkan adanya usulan dari sejumlah kepala daerah agar skema penganggaran PPPK tidak lagi dimasukkan dalam komponen belanja pegawai. Langkah ini dinilai dapat memberikan ruang fiskal yang lebih longgar bagi daerah.
“Kalau usulan ini disetujui pemerintah pusat, tentu akan sangat membantu daerah dalam menjaga stabilitas anggaran,” tambahnya.
Meski demikian, Agus menekankan bahwa seluruh keputusan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Sementara itu, kondisi keuangan Bontang dinilai masih cukup stabil dengan APBD yang berada di kisaran Rp1,7 hingga Rp1,9 triliun.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa evaluasi terhadap belanja PPPK tetap menjadi opsi apabila terjadi penurunan signifikan pada pendapatan daerah.
“Kalau APBD turun drastis, tentu kita harus melakukan evaluasi, termasuk kemungkinan seleksi ulang. Tapi selama kondisi anggaran stabil, PPPK masih aman,” pungkasnya.(*)
Redaksi
