KLAUSAMEDIA, BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mengambil langkah tegas dalam menjaga kesehatan fiskal daerah. Di tengah tekanan defisit anggaran tahun 2026, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni memilih bersikap realistis dengan membatalkan rencana pembelian aset mess atau asrama pemda di Jakarta yang semula dianggarkan sebesar Rp8,5 miliar.
Keputusan berani ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian penyerapan anggaran, serta memastikan program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat tetap mendapat prioritas utama.
Wali Kota Neni Moerniaeni mengungkapkan, pembatalan pengadaan aset bernilai miliaran rupiah tersebut terpaksa dilakukan guna menjaga keseimbangan dan stabilitas keuangan daerah secara menyeluruh.
“Beberapa kegiatan memang harus kami hapus dari perencanaan, termasuk pembelian mess atau asrama di Jakarta. Padahal awalnya ini dirancang untuk menghemat anggaran karena selama ini biaya sewanya mencapai Rp500 juta per tahun,” jelas Neni, Selasa (7/4/2026).
Mengingat kondisi keuangan daerah yang sedang terbatas, Wali Kota menegaskan bahwa memaksakan pembelian aset besar di luar daerah dinilai kurang bijak. Sebagai alternatifnya, Pemkot Bontang memilih strategi alih kelola akomodasi kedinasan dengan mencari tempat sewa baru yang jauh lebih ekonomis.
Langkah ini berhasil menghemat belanja daerah secara signifikan. Dari biaya sewa lama yang mencapai setengah miliar rupiah per tahun, Pemkot Bontang melakukan efisiensi besar-besaran hingga tersisa seperlimanya saja.
“Kami akan mencari kontrakan yang lebih murah, mungkin sekitar Rp100 juta per tahun. Mau bagaimana lagi, kondisi keuangan kita memang sedang terbatas,” tuturnya secara transparan.
Sebagai kelanjutan dari pembatalan pembelian tersebut, manajemen tata kelola aset lama pun langsung ditata ulang. Wali Kota menginstruksikan agar seluruh fasilitas kedinasan yang ada di lokasi mess lama segera didata untuk dilelang secara resmi.
“Nanti barang-barang yang sudah ada, seperti tempat tidur dan perlengkapan lainnya, dilelang saja,” tandas Neni.
Pembelian mess mandiri di Jakarta sejatinya sempat diproyeksikan memiliki nilai ganda, yakni sebagai fasilitas aparatur yang bertugas di ibu kota sekaligus instrumen penggerak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, lewat keputusan pembatalan yang transparan ini, Wali Kota Neni Moerniaeni membuktikan bahwa kepentingan menjaga stabilitas APBD 2026 jauh lebih mendesak demi memastikan roda pemerintahan di daerah tetap berjalan optimal. (Adv)
Jurnalis : Amel | Editor : Redaksi
