KLAUSAMEDIA, BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus berkomitmen hadir di tengah masyarakat untuk mendengar dan menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan publik secara langsung. Sikap tanggap ini dibuktikan oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, yang turun langsung ke lapangan untuk meninjau keluhan warga terkait lonjakan tagihan air pasca-penyesuaian tarif per April 2026, Selasa (14/4/2026).
Didampingi Direktur Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Taman, Suramin, Wawali Agus Haris menyisir dua lokasi yang menjadi hulu laporan warga. Lokasi pertama berada di kawasan RT 18 Kelurahan Loktuan, dan lokasi kedua menyasar rumah kontrakan petak di Jalan Kerapu III RT 16, Kelurahan Tanjung Laut.
Dari hasil pengecekan fisik dan pencatatan meteran secara bersama-sama, terungkap fakta objektif bahwa lonjakan tagihan tersebut bukan dipicu oleh sistem tarif, melainkan pola penggunaan satu sambungan meteran untuk banyak unit hunian (multi-pintu) sekaligus.
“Sudah kita cek sama-sama di lapangan, ternyata memang dari pola penggunaannya. Satu meteran di Loktuan melayani hingga 10 pintu rumah petakan, dan di Tanjung Laut satu meteran dipakai bersama untuk empat pintu kontrakan. Akibatnya, akumulasi volume air yang keluar menjadi sangat besar,” jelas Agus Haris kepada awak media.
Di Kelurahan Loktuan, akibat satu meteran digunakan untuk 10 pintu rumah petak, konsumsi air membengkak hingga melebihi 161 meter kubik, sehingga tagihan menyentuh angka Rp1,7 juta. Sementara di Jalan Kerapu III Tanjung Laut, satu sambungan untuk empat pintu kontrakan mencatat konsumsi di atas 100 meter kubik dengan tagihan menembus Rp1 juta.
Direktur PDAM Tirta Taman, Suramin, memaparkan bahwa kondisi penggunaan bersama (sharing meter) inilah yang menjadi penyebab utama membengkaknya nominal tagihan. Idealnya, satu sambungan air hanya diperuntukkan bagi satu kepala keluarga (rumah tangga) agar pemakaian harian dapat terpantau secara presisi dan adil.
Meski begitu, sebagai bentuk komitmen pelayanan yang meringankan beban masyarakat, Pemkot Bontang bersama PDAM Tirta Taman langsung memberikan solusi taktis di tempat. PDAM menawarkan program pemasangan meteran baru secara mandiri untuk setiap unit rumah atau pintu kontrakan.
Guna mempermudah warga, biaya pemasangan meteran baru sebesar Rp2,1 juta dapat diangsur dengan skema ringan sekitar Rp500 ribu per bulan. Dengan langkah ini, setiap kepala keluarga dapat mengontrol volume pemakaian mereka secara mandiri tanpa harus menanggung beban pemakaian orang lain.
Mendengar penjelasan transparan dan solusi yang ditawarkan pemerintah, Ela, salah seorang warga kontrakan di Jalan Kerapu III yang sempat terkejut dengan tagihan Rp1 juta, mengaku akhirnya memahami akar persoalan secara jernih.
“Biasanya empat pintu digabung hanya bayar Rp300 ribu lalu dibagi empat. Bulan ini kaget karena sampai Rp1 juta. Setelah mendengar penjelasan langsung dari PDAM dan Pak Wakil Wali Kota, saya mengerti. Solusi pemasangan meteran mandiri ini nanti akan saya sampaikan langsung kepada pemilik kontrakan,” tuturnya lega. (Adv)
Jurnalis : Lily
Editor : Redaksi
