KLAUMEDIA, BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus memacu efisiensi dan ketepatan kinerja di segala lini sektor pelayanan publik. Menghadapi dinamika penurunan postur APBD Bontang tahun anggaran 2026, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaenimemberikan atensi khusus dan instruksi tegas kepada jajaran pejabat daerah, terutama dalam hal akselerasi penanganan dan pengelolaan sampah.
Wali Kota menyoroti bahwa manajemen pengolahan sampah yang tuntas tidak akan bisa tercapai jika hanya mengandalkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Urusan kebersihan kota dinilai sebagai tanggung jawab berjenjang yang melibatkan penuh aparat wilayah, mulai dari tingkat camat, lurah, hingga rukun tetangga (RT).
Menurut Neni, peran lurah dan camat di tengah masyarakat harus bersifat eksekutif dan solutif, bukan sekadar administratif. Pejabat wilayah diwajibkan memiliki inisiatif tinggi untuk memetakan titik krusial penumpukan limbah domestik serta mengawal proses pengangkutannya secara berkala agar lingkungan tetap bersih dan nyaman.
Dipaparkan pilar strategis penguatan pengelolaan sampah bisa dilakukan dengan
menggerakkan camat dan lurah sebagai pengawas utama kebersihan lingkungan di wilayah masing-masing secara mandiri. Mengintegrasikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup, jajaran kelurahan, dan perwakilan komunitas hijau. Akselerasi Program ‘Gesit’dengan menggandeng Ketua RT untuk mengedukasi warga terkait Gerakan Sampahku Tanggung Jawabku langsung dari dapur rumah. Mengubah pola pikir masyarakat dari sistem buang konvensional menjadi pemilahan sampah bernilai ekonomis.
Pemerintah Kota Bontang mengakui bahwa tantangan fundamental dalam pengolahan sampah bermula dari tingkat rumah tangga. Oleh karena itu, Pemkot Bontang kembali mendorong penguatan gerakan “Gesit: Gerakan Sampahku Tanggung Jawabku” sebagai instrumen edukasi publik massal.
Melalui program ini, masyarakat diajak secara sadar untuk memilah sampah organik dan anorganik dari sumbernya. Pola pemilahan di hulu ini diproyeksikan mampu mengurangi beban volume pembuangan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) secara signifikan.
“Tantangan terbesar kita memang mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Ini tidak mudah dan butuh konsistensi, tetapi pemerintah dan seluruh aparatur wilayah tidak boleh menyerah. Dengan gotong royong, kita optimis kebersihan Kota Bontang dapat terjaga optimal,” pungkas Neni.
Ultimatum kerja nyata tersebut disampaikan Wali Kota Neni usai memimpin upacara di halaman Kantor DPMPTSP Kota Bontang, Senin (27/4/2026). Neni menegaskan, keterbatasan fiskal daerah saat ini menuntut komitmen kepemimpinan yang lebih konkret, inovatif, dan mandiri tanpa harus selalu bergantung pada intervensi pimpinan hulu.
“Kalau tidak mampu mengatasi persoalan, lebih baik mundur dan beri kesempatan kepada yang mampu. Masa persoalan penanganan sampah harus wali kota yang turun langsung? Itu sudah menjadi tupoksi dan tanggung jawab pejabat di bawahnya,” tegas Wali Kota Neni. (Adv)
Editor : Redaksi
