KLAUSAMEDIA, BONTANG – Hak masyarakat Kota Bontang untuk mendapatkan jaminan penuh bahwa setiap rupiah dana publik (APBD) dikelola secara bersih, transparan, dan akuntabel kembali terpenuhi. Kepastian tata kelola keuangan yang berpihak pada kepentingan warga ini dibuktikan lewat keberhasilan memenuhi standar akuntansi pemerintahan secara ketat.
Atas komitmen tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 Kota Bontang sukses dinilai bebas dari celah kesalahan material. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara resmi mengganjar transparansi tersebut dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Prestasi ini sekaligus mengukuhkan rekor gemilang Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang yang berhasil mempertahankan opini WTP untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Sebagai wujud tanggung jawab lembaga, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni hadir langsung menerima penghargaan bergengsi tersebut di Aula BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, Senin (25/5/2026). Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto.
“Opini WTP 12 kali berturut-turut menjadi tolok ukur objektif bahwa pengelolaan uang rakyat di Kota Bontang telah berjalan efektif dan siap dikonversi menjadi program peningkatan kualitas pelayanan publik.”ungkap Neni kepada awak media.
Sinergi kokoh antara jajaran eksekutif dan legislatif dalam mengawal APBD Bontang tercermin dari hadirnya Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, dalam prosesi penyerahan tersebut.
Wali Kota Neni Moerniaeni memberikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bersinergi dan bekerja keras merawat akuntabilitas laporan keuangan ini dari tahun ke tahun. Ia berharap pencapaian ini tidak membuat aparatur berpuas diri, melainkan menjadi motor penggerak untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin melayani rakyat.
Dengan bertahannya opini WTP ke-12 ini, Pemkot Bontang mempertegas posisinya sebagai salah satu daerah di Kalimantan Timur yang memiliki komitmen tertinggi dalam menjaga integritas, meminimalkan risiko penyimpangan anggaran, dan memastikan APBD benar-benar mengalir untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Bontang, Neni Moernaeni turut didampingi oleh Pj Sekretaris Daerah Akhmad Suharto, Inspektur Daerah Enik Ruswati, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muhammad Syahbirin bersama jajaran kepala perangkat daerah Pemkot Bontang lainnya. (Adv)
Editor : Redaksi
