KLAUSAMEDIA.COM, BONTANG — Kinerja pendapatan daerah Kota Bontang sepanjang tahun anggaran 2025 mencatatkan hasil positif, khususnya dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target penyerapan. Meski demikian, pemerintah daerah mencatatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp178 miliar pada akhir tahun fiskal.
Capaian tersebut dipaparkan dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III DPRD Kota Bontang terkait penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025, yang berlangsung pada Senin (15/6/2026).
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menjelaskan bahwa total pendapatan daerah tahun 2025 terealisasi Rp2,84 triliun atau setara 98,49 persen dari target awal yang ditetapkan sebesar Rp2,89 triliun. Penopang utama kinerja positif ini datang dari PAD yang menembus Rp400,47 miliar (104,07 persen) dari target Rp384,83 miliar.
Penerimaan PAD didorong oleh setoran pajak daerah senilai Rp210,84 miliar, retribusi daerah Rp132,96 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp4,30 miliar, serta pendapatan sah lainnya yang menyumbang Rp52,35 miliar.
Di sisi lain, pendapatan transfer terealisasi Rp2,42 triliun (97,77 persen) dari target Rp2,47 triliun. Penerimaan dari pusat terealisasi melampaui 100 persen, sementara transfer dari Pemprov Kaltim menyentuh angka 87,63 persen.
Dari segi pembelanjaan, Pemkot Bontang mengalokasikan anggaran Rp3,17 triliun dengan realisasi fisik sebesar Rp2,95 triliun atau 93,01 persen. Postar belanja operasi mendominasi dengan serapan Rp1,75 triliun, mencakup belanja pegawai sebesar Rp767,92 miliar (96,19 persen) dan belanja barang/jasa sebesar Rp911,38 miliar (90,89 persen).
Pada pos belanja modal, alokasi infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan jaringan terserap Rp769,89 miliar (96,61 persen) dari pagu Rp796,95 miliar. Adapun belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp6,22 miliar hanya terpakai Rp705 juta (11,33 persen), yang difokuskan pada program sosial seperti santunan duka serta pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak.
Sementara itu, pembiayaan daerah mencatat penerimaan Rp282,15 miliar dari SiLPA tahun sebelumnya tanpa adanya pengeluaran pembiayaan, sehingga menghasilkan SiLPA akhir tahun sebesar Rp178 miliar.
Hingga 31 Desember 2025, total aset Pemkot Bontang tumbuh 4,51 persen menjadi Rp6,9 triliun dibanding tahun sebelumnya yang bernilai Rp6,6 triliun. Sebaliknya, kewajiban daerah menyusut signifikan dari Rp37,65 miliar menjadi Rp22,44 miliar, dengan nilai ekuitas daerah mencapai Rp6,87 triliun.
“Penyampaian laporan pertanggungjawaban ini merupakan wujud komitmen transparansi pelaksanaan APBD 2025. Kinerja pos Pendapatan Asli Daerah yang menembus 104,07 persen menjadi indikator terjaganya kemandirian fiskal daerah,” pungkas Neni dalam pemaparannya. (Adv)
Editor : Redaksi
