KLAUSAMEDIA.COM, BONTANG — Evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 terus bergulir di DPRD Kota Bontang. Kali ini, Gabungan Fraksi PKS-NasDem menyoroti sejumlah poin krusial, mulai dari perlunya terobosan dalam memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan mutu alokasi belanja, hingga skema pemanfaatan.
Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kota Bontang, Suharno, dalam Rapat Paripurna pada Rabu (17/6/2026). Ia menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan baru guna memperkokoh kemandirian keuangan daerah.
“Penguatan struktur PAD tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional. Pemkot Bontang harus berfokus pada modernisasi sistem melalui digitalisasi pendapatan, optimalisasi retribusi dan pajak daerah, perbaikan mutu layanan publik, serta pembinaan sektor ekonomi lokal,” Lll
Di samping pos pendapatan, Fraksi PKS-NasDem menyoroti efektivitas penyerapan belanja daerah, khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur dan belanja modal. Setiap program fisik yang digelontorkan dari APBD dinilai harus berorientasi pada daya ungkit ekonomi warga dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Terkait besarnya akumulasi SiLPA, fraksi ini mengingatkan agar dana sisa tersebut tidak mengendap tanpa arah, melainkan dialokasikan secara presisi pada program-program kerakyatan yang mendesak.
Merespons jajaran catatan tersebut, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, dalam persidangan pada Kamis (18/6/2026) menegaskan bahwa eksekutif memiliki pandangan yang selaras terkait strategi penguatan fiskal daerah.
Agus Haris menjelaskan bahwa dinamika penyerapan belanja daerah selama TA 2025 dipengaruhi oleh efisiensi hasil tender pengadaan barang dan jasa, penyesuaian kebutuhan volume pekerjaan di lapangan, serta ketelitian prosedur administrasi.
“Pemkot Bontang berkomitmen agar setiap rupiah dalam APBD—baik melalui pembangunan fisik maupun pengelolaan SiLPA—memberikan dampak terukur bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup warga,” ujar Agus Haris.
Ia menambahkan, alokasi SiLPA bakal difokuskan sebagai cadangan pembiayaan pada APBD berikutnya guna menopang sektor-sektor vital, seperti pemenuhan infrastruktur dasar, peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan, akselerasi penanganan kemiskinan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. (Ad
Editor : Redaksi
