KLAUSAMEDIA.COM, BONTANG — Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kota Bontang tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Bontang mengingatkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah seharusnya berkorelasi langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sikap kritis tersebut ditegaskan Juru Bicara Fraksi PKB, Bonie Sukardi, saat menyampaikan pandangan umum dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 di Gedung DPRD, Rabu (17/6/2026).
Bonie mengapresiasi kerapian tata kelola administrasi fiskal daerah. Kendati demikian, ia menekankan bahwa indikator keberhasilan APBD yang sejati diukur dari seberapa besar dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar warga.
“Capaian WTP jangan berhenti di atas kertas atau sekadar pemenuhan regulasi semata. Nilai utamanya harus mewujud pada penguatan ekonomi kerakyatan, pelayanan publik yang makin membaik, penekanan angka kemiskinan, serta perlindungan bagi kelompok rentan,” ujar Bonie.
Merespons masukan tersebut, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, dalam persidangan menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen yang sama. Ia memaparkan bahwa efektivitas alokasi anggaran sepanjang tahun 2025 telah mendorong perbaikan pada sejumlah indikator makro pembangunan.
Tercatat, laju pertumbuhan ekonomi Bontang berada di angka 3,21 persen, persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga 3,21 persen, tingkat ketimpangan pendapatan melandai, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tumbuh positif mencapai angka 83,04.
“Kami sependapat bahwa muara dari tata kelola keuangan daerah adalah kesejahteraan warga. Oleh sebab itu, penguatan struktur pendapatan terus dilakukan agar program-program prioritas masyarakat dapat terbiayai secara optimal,” terang Agus Haris.
Menjawab catatan PKB terkait belum optimalnya penyerapan pada beberapa sektor pajak daerah, Agus Haris menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak secara akumulatif sebenarnya sudah menyentuh 95,19 persen dari target.
Guna menutup celah potensi yang belum tergali, Pemkot Bontang berencana melakukan verifikasi data wajib pajak, memperketat fungsi pengawasan di lapangan, serta menggalakkan penagihan aktif.
Di samping itu, Pemkot Bontang juga berupaya menggenjot deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyokong PAD, salah satunya dengan memaksimalkan potensi jaringan gas (jargas) rumah tangga yang mendapat tambahan alokasi 11.553 Sambungan Rumah (SR) dari pemerintah pusat pada tahun ini. (Adv)
Editor : Redaksi
