KLAUSAMEDIA, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang kembali menunjukkan komitmen kuat dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang pada Tahun Anggaran 2025 sukses mencatatkan kinerja gemilang dengan melampaui target yang telah ditetapkan, yakni mencapai 104,07 persen.
Laporan keberhasilan ini disampaikan secara resmi dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III DPRD Kota Bontang Tahun 2026, dalam agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (15/6/2026). Dalam pemaparannya, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengungkapkan bahwa dari total target pendapatan daerah tahun 2025 sebesar Rp2,89 triliun, Pemkot Bontang berhasil merealisasikannya sebesar Rp2,84 triliun atau mencapai 98,49 persen.
Sektor PAD menjadi primadona dalam capaian ini. Dari target yang dipatok sebesar Rp384,83 miliar, pemkot berhasil meraup Rp400,47 miliar. Keberhasilan ini ditopang oleh beberapa sektor penopang utama, di antaranya, Pajak Daerah: Rp210,84 miliar. Retribusi Daerah: Rp132,96 miliar.. Lain-lain PAD yang Sah: Rp52,35 miliar. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Rp4,30 miliar
“Laporan keuangan yang kami sampaikan merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Bontang atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Secara umum, kinerja keuangan daerah menunjukkan hasil yang baik, dengan realisasi pendapatan mencapai 98,49 persen dan Pendapatan Asli Daerah yang melampaui target sebesar 104,07 persen,” ujar Neni Moerniaeni penuh optimisme.
Sementara untuk pendapatan transfer, dari target Rp2,47 triliun berhasil terealisasi sebesar Rp2,42 triliun (97,77%). Sektor dana transfer dari pemerintah pusat bahkan sukses terealisasi di atas 100 persen.
Sementara itu dari sisi pemanfaatan anggaran, Pemkot Bontang menunjukkan tata kelola belanja yang bijak, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dari total anggaran belanja sebesar Rp3,17 triliun, realisasi fisik dan keuangan mencapai Rp2,95 triliun atau 93,01 persen.
Komponen belanja ini dialokasikan secara proporsional untuk roda pemerintahan dan pembangunan infrastruktur. Belanja Operasi: Terealisasi Rp1,75 triliun dari anggaran Rp1,88 triliun. (Termasuk di dalamnya belanja pegawai sebesar Rp767,92 miliar dan belanja barang/jasa sebesar Rp911,38 miilar). Belanja Modal (Infrastruktur): Pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan yang menjadi prioritas pelayanan publik terealisasi sangat tinggi, yakni 96,61 persen atau sebesar Rp769,89 miliar dari anggaran Rp796,95 miliar. Belanja Tidak Terduga (BTT): Terealisasi sebesar Rp705 juta yang digunakan untuk program menyentuh masyarakat, seperti santunan kematian warga serta penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Melalui perhitungan yang matang antara pendapatan, belanja, serta penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp282,15 miliar, Pemkot Bontang menutup tahun anggaran dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang sehat sebesar Rp178 miliar untuk siap dioptimalkan pada tahun berjalan.
Kesehatan fiskal Kota Bontang juga tecermin jelas dalam neraca per 31 Desember 2025. Total aset Pemerintah Kota Bontang melonjak 4,51 persen menjadi Rp6,9 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka Rp6,6 triliun.
Keberhasilan peningkatan aset ini semakin sempurna dengan tren penurunan kewajiban (utang) daerah yang signifikan, dari Rp37,65 miliar turun menjadi hanya Rp22,44 miliar. Alhasil, ekuitas Pemerintah Kota Bontang kini tangguh di angka Rp6,87 triliun.
Capaian positif ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kota Bontang terus bergerak maju, akuntabel, dan berkomitmen penuh mengelola keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Bontang yang berkelanjutan. (Adv)
Jurnalis : Yulia.C | Editor : Redaksi
