Incar PBB Kawasan Industri PT Badak LNG, DPRD Bontang Dorong Pemkot Dongkrak PAD

KLAUSAMEDIA.COM, BONTANG — Ceruk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari infrastruktur dan bangunan di area PT Badak LNG membangkitkan perhatian serius DPRD Kota Bontang. Sektor industri ini dipandang menyimpan potensi pendapatan skala besar yang sanggup memperkuat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gagasan penarikan pajak tersebut ditegaskan oleh Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, di sela rapat kerja pembahasan strategi penguatan retribusi dan pajak daerah TA 2026, Senin (22/6/2026).

Rustam menegaskan bahwa legislatif siap berdiri di barisan depan mendampingi pemerintah daerah untuk memperjuangkan hak pemungutan PBB atas objek-objek pajak di kawasan industri strategis tersebut.

“Bangunan dan sarana yang berada di wilayah operasional PT Badak memiliki potensi PBB yang amat signifikan. Hak pengelolaan objek pajak di wilayah administrasi kita ini harus diperjuangkan secara gigih agar kontribusinya masuk ke kas daerah,” tegas Rustam.

Ia membandingkan kondisi penarikan pajak di Bontang dengan daerah tetangga yang dinilai lebih agresif memanfaatkan regulasi. Rustam menyoroti keberhasilan Pemkot Balikpapan yang mampu menggarap potensi pajak dari berbagai Objek Vital Nasional (Obvitnas) serta fasilitas industri di wilayah hukum mereka.

“Di Balikpapan, pemerintah kotanya berhasil menarik PBB dari objek-objek strategis. Tentu timbul pertanyaan, mengapa potensi serupa yang berlokasi di tanah Bontang belum dapat digarap secara maksimal?” lugasnya.

Lebih jauh, Rustam menguraikan bahwa pergeseran regulasi perpajakan daerah saat ini memberi ruang gerak lebih luas bagi Pemkot untuk melakukan penyesuaian objek pajak. Namun, langkah ini membutuhkan koordinasi intensif bersama kementerian terkait dan pemerintah pusat.

Penggalangan PBB dari sektor industri berat dinilai menjadi kunci vital agar Bontang mampu keluar dari ketergantungan terhadap dana bagi hasil maupun dana transfer pusat.

“Peningkatan penerimaan dari kawasan industri akan memberi napas lega bagi ketahanan fiskal kita. Jika PBB ini bisa kita golkan, hasilnya langsung berimbas pada percepatan pembangunan fasilitas umum dan kesejahteraan warga Bontang,” pungkas Rustam. (Adv)

Editor : Redaksi

Ikuti Fans Page Kami

Leave a Reply