KLAUSANEWS, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang kembali disorot terkait lambatnya penanganan masalah banjir. Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Amir Tosina, dengan tegas menyatakan kekecewaannya atas belum terealisasinya pembangunan polder di Telihan, meski rencana tersebut sudah lama diwacanakan.
Amir Tosina mengungkapkan bahwa masyarakat Kota Taman (julukan Bontang) telah lama merasakan dampak buruk banjir, namun solusi yang dijanjikan Pemkot masih belum juga terlihat hasilnya. Pun ia menyoroti kendala utama yang menyebabkan keterlambatan ini, yaitu pembebasan lahan.
“Seharusnya tidak ada alasan, lahan itu mestinya sudah disiapkan, karena ini sudah lama direncanakan apalagi untuk kepentingan menyelesaikan banjir,” ujarnya dengan nada kecewa, di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang beberapa waktu lalu.
Wakil rakyat yang akrab dipanggil Atos ini merasa kecewa dengan lambannya gerak pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah ini. Ia menilai, penanganan banjir baru mencapai 50 persen bukanlah capaian yang memadai, mengingat sudah lama persoalan itu menjadi keluhan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyarankan agar pemerintah lebih fleksibel dalam alokasi anggaran. Sehingga upaya-upaya penanganan banjir yang telah lama direncanakan tersebut bisa segera diwujudkan.
“Ini rencana sudah berapa tahun, kalau anggaran tidak cukup untuk membangun polder secara keseluruhan, bisa sebagian saja dulu. Misalnya lahan yang mau dibebaskan 25 hektare, tapi anggaran cuma mampu 10 hektare, itu saja yang diupayakan dulu,” katanya.
Dalam situasi ini, Atos mengingatkan Pemkot untuk lebih serius dan cepat dalam menangani masalah banjir. Ia berharap langkah konkret segera diambil untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang masih menjadi momok bagi warga Kota Taman.(Adv)
Penulis : Ir
Editor : Fsy
