KLAUSANEWS, Bontang – Rencana perbaikan trotoar di kawasan Bontang Kuala nampaknya bakal mengalami hambatan lantaran ada perbedaan pandangan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang.
Sekretaris Komisi III DPRD Bontang, Abdul Samad, mendesak agar proyek perbaikan trotoar segera dianggarkan dan direalisasikan, mengingat pentingnya infrastruktur tersebut bagi aktivitas masyarakat setempat.
Ia menegaskan bahwa kondisi trotoar saat ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, terutama dalam penanggulangan banjir rob yang sering melanda kawasan tersebut. Ia memperkirakan, perbaikan trotoar memerlukan biaya sebesar Rp500-600 juta.
“Kami berharap pemerintah segera mengalokasikan anggaran untuk perbaikan trotoar ini. Ini perlu mendapatkan perhatian serius,” tegas Abdul Samad dalam interupsinya pada Rapat Paripurna, Kamis (8/8/2024).
Namun, Kepala Dinas PUPRK Bontang, Edy Prabowo, berbeda pendapat terkait urgensi perbaikan trotoar tersebut. Setelah berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Balikpapan, ia mengungkapkan bahwa BPJN tidak merekomendasikan perbaikan trotoar saat ini karena material kayu ulin yang digunakan tidak memenuhi standar infrastruktur yang diinginkan.
“BPJN tidak merekomendasikan perbaikan trotoar saat ini, karena material kayu ulin yang digunakan tidak memenuhi kriteria. Ini menjadi pertimbangan utama kenapa perbaikan ditunda,” jelas Edy Prabowo.
Edy Prabowo juga menyebutkan bahwa perbaikan trotoar Bontang Kuala akan menjadi bagian dari proyek prioritas BPJN pada tahun 2025, dengan beberapa opsi skema pembangunan yang sedang dibahas, seperti pembangunan jembatan layang atau penimbunan jalan dengan tanah.
“Dalam waktu dekat, kami akan menentukan skema terbaik untuk proyek ini dan mengawal pelaksanaannya pada tahun 2025. Jika diperbaiki sekarang dan kemudian dibongkar lagi untuk pembangunan jembatan, itu hanya akan menambah pemborosan,” pungkasnya.
Perbedaan pandangan ini mengindikasikan tantangan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur di Bontang Kuala. Sementara DPRD Bontang menginginkan agar proyek ini segera dilaksanakan, pihak PUPRK memilih untuk menunda hingga adanya rencana yang lebih matang dan sesuai standar.(Adv)
Penulis : Ir
Editor : Fsy
