KLAUSANEWS, Tenggarong – Untuk memperkuat sinergi dalam melindungi perempuan dan anak dari ancaman perdagangan orang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan sosialisasi sekaligus membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Acara ini dibuka oleh Plt Kepala DP3A Kukar, Hero Suprayetno, pada Jumat, 1 November 2024, di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong.
Hero Suprayetno menegaskan bahwa pembentukan Satgas TPPO ini merupakan langkah awal yang penting dalam menciptakan koordinasi dan kolaborasi di antara semua pihak yang berkepentingan. Ia menyoroti bahwa pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang, khususnya yang berdampak pada perempuan dan anak, memerlukan kerjasama yang harmonis dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga lembaga pemerintah di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.
“Perdagangan orang adalah bentuk perbudakan modern yang masih terjadi, di mana perempuan dan anak sering kali menjadi korban utamanya. Untuk itu, penanganan TPPO harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum yang memberikan perlindungan penuh bagi korban,” ujar Hero.
Lebih lanjut, Hero juga menyampaikan keprihatinannya atas tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kukar. Sayangnya, banyak korban yang masih merasa enggan untuk melapor, yang mengakibatkan kesulitan bagi pihak terkait dalam penanganan dan pencegahan.
“Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap upaya pencegahan dan penanganan TPPO dapat menjangkau akar rumput, melibatkan keluarga dan masyarakat di tingkat desa, sehingga perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat lebih efektif,” lanjutnya.
Hero berharap kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat pengetahuan, membangun jaringan kerja, dan mendorong kemitraan antar lembaga. Dengan sinergi dari semua pihak, Kukar diharapkan dapat menjadi wilayah yang lebih aman dan ramah bagi perempuan dan anak, bebas dari ancaman perdagangan manusia.
Pembentukan Satgas TPPO ini menunjukkan komitmen Kukar untuk menjadikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai prioritas, sekaligus memperkuat upaya bersama dalam memerangi perdagangan manusia.
Penulis : Mita Mellinda
