KLAUSAMEDIA — EKONOM Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi dampak kenaikan Pertamax. Konsumen, kata dia, dapat perpindahan ke Pertalite. Harga bahan bakar minyak (BBM) hari ini yakni jenis Pertamax (RON 92) dari Rp12.300/liter naik menjadi Rp 16.250/liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) dari Rp12.900/liter menjadi Rp17.000/liter.
“Selisih harga yang kini mencapai sekitar Rp6.250 per liter menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi masyarakat untuk beralih ke BBM yang lebih murah. Dalam ekonomi, fenomena ini dikenal sebagai trading-down effect, yaitu ketika konsumen menekan pengeluaran dengan mengganti konsumsi ke produk yang lebih rendah harganya,” kata Yusuf kepada Media Indonesia, Rabu (10/6). Ia mengatakan gejala tersebut sudah mulai terlihat dari meningkatnya antrean Pertalite dan berkurangnya kepadatan di jalur Pertamax. Jika selisih harga bertahan dalam beberapa bulan ke depan, migrasi konsumen kemungkinan akan terus berlanjut.
Dalam skenario moderat, kata Yusuf, konsumsi Pertalite berpotensi naik sekitar 7% dan masih berada dalam batas kuota. Namun dalam skenario yang lebih berat, kenaikannya dapat mencapai 12% sehingga risiko pelampauan kuota mulai muncul.
“Berdasarkan simulasi, kuota baru berisiko terlampaui ketika migrasi konsumen mendekati 11,3%,” ungkapnya.
Sementara dari sisi fiskal, peningkatan konsumsi Pertalite akan menambah beban kompensasi pemerintah. Dengan asumsi kompensasi sekitar Rp5.400 per liter, tambahan beban diperkirakan berada pada kisaran Rp4 triliun hingga Rp17 triliun, dengan skenario moderat mendekati Rp10 triliun.
Meski demikian, Yusuf menilai tekanan ini masih berada dalam kapasitas fiskal yang tersedia sehingga lebih berupa penyempitan ruang fiskal daripada ancaman terhadap stabilitas APBN.
“Karena itu, perhatian utama pemerintah saat ini seharusnya tidak hanya pada besarnya beban kompensasi, tetapi juga pada ketersediaan pasokan Pertalite di lapangan,” katanya.
Menurut Yusuf, risiko yang paling nyata adalah munculnya kelangkaan dan antrean panjang apabila perpindahan konsumen berlangsung lebih cepat dari perkiraan. Karena itu, pengawasan distribusi dan pembatasan pembelian menjadi penting agar konsumsi tetap terkendali.
Dari sisi inflasi, lanjutnya, dampak langsung kenaikan harga Pertamax diperkirakan terbatas karena mayoritas masyarakat menggunakan BBM subsidi. Namun dampak tidak langsung tetap perlu dicermati karena kenaikan biaya transportasi dan logistik bagi pengguna BBM non-subsidi dapat merambat ke harga barang dan jasa.
Yusuf menilai kenaikan harga Pertamax perlu dilihat sebagai konsekuensi dari perubahan kondisi pasar energi global dan nilai tukar. Ia menjelaskan Pertamax merupakan BBM non-subsidi sehingga penyesuaian harga BBM jenis itu mengikuti perkembangan biaya pengadaan.
Sumber: mediaindonesia.com| Editor: Redaksi
