KLAUSAMEDIA.COM, BONTANG — Fenomena antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Bontang kian memprihatinkan. Tak sekadar menyita waktu berjam-jam, sejumlah pengendara bahkan terpaksa meninggalkan kendaraan mereka hingga menginap di area SPBU demi mendapatkan pasokan Pertalite.
Menanggapi keluhan masyarakat yang kian meluas, DPRD Kota Bontang memanggil Pemkot Bontang, Pertamina, operator SPBU, hingga instansi terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (31/8/2026).
Pimpinan RDP yang juga Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen legislatif dalam menjaring aspirasi dan mengurai problem krusial yang menimpa warga.
“Kami di DPRD merupakan bagian dari masyarakat Bontang. Fenomena antrean BBM hingga mengular dan menginap seperti ini sangat ironis, tidak seharusnya terjadi di kota industri seperti Bontang. Forum ini kami fasilitasi agar seluruh pemangku kepentingan duduk bersama mencari muara solusinya,” tegas Rustam.
Dari hasil inventarisasi masalah, Rustam membeberkan bahwa simpul utama kekacauan ini dipicu oleh terhambatnya arus penyaluran BBM ke Bontang. Jeda pasokan yang cukup lama di tingkat SPBU memicu penumpukan kendaraan yang tak terkendali.
Ia menilai alur antrean saat ini sudah berada di luar batas kewajaran. Pengendara tidak lagi mengantre secara dinamis, melainkan memarkir kendaraan sejak malam hari demi mengamankan slot pengisian esok harinya.
“Antrean yang sehat itu kendaraannya terus bergerak menuju pompa pengisian. Kalau sampai kendaraan bermalam di SPBU, ini indikator bahwa ada yang keliru dalam rantai pasok. Situasi tak sehat ini harus segera dibenahi,” ujarnya.
Lewat RDP ini, Komisi B DPRD Bontang mendesak perbaikan menyeluruh pada sistem tata kelola dan koordinasi antara Pertamina, pihak transporter, operator SPBU, serta pemerintah daerah. Sinergi presisi antarinstansi dinilai menjadi kunci agar pasokan BBM ke Bontang kembali normal dan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi tanpa harus mengorbankan kenyamanan warga. (*)
Editor : Redaksi
