KLAUSANEWS, Bontang – Masalah kemiskinan menjadi persoalan yang dialami setiap pemerintah di berbagai kota, seperti yang terjadi di Kota Bontang, upaya penanggulangan kemiskinan belum menunjukkan hasil signifikan. Masyarakat menilai Pemerintahan Kota (Pemkot) dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi menjadi faktor utamanya.
Plt. Lurah Gunung Telihan, Ruri Widyastiwi mengatakan kegiatan sosialisasi dan launching program penanggulangan kemiskinan integratif yang berlangsung Selasa (30/08/2022) bertujuan untuk menyamakan persepsi antara OPD terkait dan klasifikasi data masyarakat yang berhak menerima bentuk bantuan sebagai keluarga Miskin dan ada penyampaian materi dari beberapa OPD terkait.
“Jadi tujuannya menyamakan persepsi dengan dinas terkait, karena selama ini dinas-dinas dirasa jalan sendiri dalam menjalankan tupoksinya sehingga dalam menyasar warga miskin masih belum sinkron dan kurang maksimal, “ katanya saat dikonfirmasi redaksi klausabontang.news beberapa waktu lalu.
Integratif tersebut dimulai dari penyelarasan data kemiskinan yang sebelumnya dikelola oleh dinas-dinas pengelola penanggulangan kemiskinan seperti Dinas Sosial. Pemerintah Kota (Pemkot) akan menyusun data tunggal tentang warga miskin dengan memperhatikan berbagai rujukan agar penanganannya bisa lebih terukur dan akseleratif.
“Terkait verifikasi data akan dilakukan melalui dua tahapan yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, jadi nanti langsung disinkronkan dengan dinas sosial dan turun ke lapangan. Kami sedang berproses memperbaiki data, karena masalah semua saat ini adalah data dari pusat yang kurang sesuai dengan fakta di Lapangan, “ ujar Ruri.
Lebih lanjut, Ruri Widyastiwi berharap dengan adanya program ini mampu menjadikan warga Kelurahan Gunung Telihan yang awalnya berada di garis kemiskinan menjadi lebih mandiri.
“Menjadikan warga yang awalnya miskin menjadi lebih mandiri, harapannya bisa membuka usaha dengan bekal pelatihan-pelatihan yang nantinya akan diberikan oleh instansi terkait, jika program ini berhasil dan bisa mengurangi angka kemiskinan, maka akan direplikasi ke kelurahan-kelurahan lain, “ ucapnya.
Ketua RT 22 Kelurahan Gunung Telihan, Yuli mengatakan pentingnya setiap Ketua Rukun Tetangga (RT) dilibatkan dalam penyaluran bantuan baik itu bantuan sosial jenis PKH (Program Keluarga Harapan), penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) serta bantuan PBI (Program Bantuan Iuran).
“Mohon kiranya kami sebagai Ketua RT dilibatkan, agar kita bisa ikut serta dalam menilai warga-warga kami yang berhak menerima bantuan tersebut, jangan membuat data yang tidak sesuai, warga punya mobil mendapatkan bantuan, sedangkan ada warga yang benar-benar membutuhkan tetapi tidak dapat, jadi untuk pendataan selanjutnya mohon kami dilibatkan, “ ucapnya.
Diketahui targetnya verifikasi dan validasi pendataan ulang dilakukan selama 3 bulan, dengan 14 kategori yang menjadi acuan, mulai dari tingkat penghasilan rumah tangga, kemampuan jaminan kesehatan, pembelian pakaian, kemampuan di sektor pendidikan, kondisi rumah, sumber penerangan, tabungan, dan item lainnya.
Adapun kegiatan yang telah terselenggara dalam menekan angka kemiskinan tersebut, yakni kegiatan yang digelar Bapelitbang berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) Minggu (4/09/2022) lalu, yaitu membuka pandangan warga miskin terkait peluang usaha madu kelulut.
Reporter : Octa Fadillah
Editor : APL
