KLAUSANEWS, Bontang – Fraksi Amanat Nurani Rakyat (Annur) menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, retribusi, dan kekayaan daerah. Muhammad Irfan, perwakilan fraksi, menekankan bahwa perbaikan dalam hal ini adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Politisi yang menjabat sebagai anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang itu juga menyampaikan, meskipun ada upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), masalah transparansi dalam proses pengumpulan pajak dan retribusi masih menjadi tantangan.
“Kita perlu memastikan setiap pengelolaan pajak, retribusi, dan kekayaan daerah dilakukan dengan transparansi yang tinggi dan akuntabilitas yang jelas,” tegasnya dalam rapat kerja DPRD Kota Bontang mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, di Pendopo Rujab Walikota Bontang, Sabtu (3/8/24).
Fraksi Annur menganggap bahwa upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas akan memperkuat tata kelola keuangan daerah dan memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efektif.
Menurutnya, langkah ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah dan mendorong partisipasi aktif dalam mendukung kebijakan fiskal. Sehingga kota yang diapit dia perusahaan besar ini tidak lagi bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dan Bantuan Keuangan (Bankeu).
Wakil Wali Kota Bontang, Najirah, merespons dengan menjelaskan, pemerintah kota telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pun ia menegaskan, pihaknya sedang melakukan evaluasi dan reformasi terhadap sistem pelaporan dan pengelolaan pajak serta retribusi daerah.
“Kami berkomitmen untuk memperbaiki sistem pelaporan keuangan dan memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Najirah.
Ia juga menerangkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang akan mengimplementasikan teknologi informasi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi keuangan daerah dan mempercepat proses administrasi.
“Penerapan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data dan memudahkan pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ucapnya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kota Bontang dapat mencapai pengelolaan keuangan yang lebih baik dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.(Adv)
Penulis : Ir
Editor : Fsy
