KLAUSAKUTIM, Sangatta – Sangatta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur 2026 mengalami penurunan drastis, dari Rp9,89 triliun di tahun 2025 menjadi Rp5,71 triliun. Penurunan ini berdampak pada berbagai sektor, termasuk Tunjang Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, memahami kekhawatiran ASN terkait TPP. “TPP otomatis juga akan terkena dampak meskipun sedikit,” ujarnya.
Penurunan TPP belum dipastikan besarannya. Tim fiskal masih bekerja, membongkar regulasi satu per satu agar koreksi tidak melampaui batas kemampuan pegawai menerima perubahan.
Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mengambil keputusan yang menyulitkan, tetapi kondisi fiskal memaksa pemerintah menyesuaikan diri.
“Pemerintah harus bijak dalam mengelola keuangan daerah,” kata Ardiansyah.
Penurunan APBD 2026 berdampak pada berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Pemerintah daerah harus memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat dan mencari solusi untuk mengatasi penurunan APBD.
ASN diimbau untuk memahami kondisi fiskal daerah dan bersiap menghadapi perubahan.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memperbaiki kondisi fiskal.
Penurunan APBD 2026 menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah daerah akan terus memantau situasi dan mengambil keputusan yang terbaik untuk masyarakat Kutim. (ADV)
