KLAUSANEWS, Bontang – Setelah sempat terjadi aksi saling dorong karena dilarang masuk ke gedung DPRD Bontang, akhirnya para demonstran diterima untuk berdialog langsung bersama Wakil Wali Kota dan Anggota DPRD Bontang, Senin (12/09/2022).
4 tuntutan Aliansi Amanah Penderitaan Rakyat (Ampera) akhirnya diterima pada gelaran rapat dengar pendapat, yakni menolak kenaikan BBM, penangan banjir, kendalikan kenaikan harga bahan pokok di pasaran, serta penyelesaian kasus HAM di Indonesia.
Penyampaian aspirasi dari perwakilan mahasiswa serta Asosiasi Travel Bontang (ATB) berlangsung dengan tertib, yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris (AH).
” Baik sudah saya buka, silahkan kepada perwakilan mahasiswa yang ingin menyampaikan beberapa tuntutan nya, dipersilahkan, ” ucap AH setelah membuka form aspirasi Senin (12/09/2022).
Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Amanah Penderitaan Rakyat (Ampera) , Risardi menuturkan ada beberapa kewajiban DPRD yang harus dijalankan, salah satunya menjalankan atau menyampaikan tuntutan masyarakat Kota Bontang ke ranah Pusat, DPR RI.
“Kenaikan BBM ini sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, paling tidak DPRD kota Bontang mengambil sikap terkait penolakan BBM setidaknya sampaikan ke pusat, ” ujar Risardi saat penyampaian aspirasi masyarakat Bontang.
Senada, Ucok salah satu masyarakat Bontang yang tergabung dalam Asosiasi Travel Bontang (ATB) mengatakan Pihak DPRD kota Bontang harus mengambil sikap atas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) terlebih jenis Pertalite.
” Kesulitan kami mendapatkan BBM bukan karena stoknya minim, tetapi banyaknya pengetap – pengetap itu yang harus diberantas, harus diselidiki betul siapa dalang dibalik itu, jangan sampai kita yang seharusnya mendapatkan malah kehabisan, itu artinya kan sasaran BBM tidak tersalurkan dengan baik, perlu DPRD kota Bontang mengambil sikap dengan hal ini, ” ujar Ucok.
Menjawab itu, Agus Haris mengatakan dengan kenaikan harga BBM tentu memberikan dampak bagi masyarakat. Termasuk pejabat yang menjadi anggota dewan dan pemerintah.
Ia mengungkapkan sepakat dengan dua tuntutan nasional dan dua tuntutan daerah, dengan menampung aspirasi mahasiswa sebagai bentuk upaya yang nantinya bisa diperjuangkan di pemerintah pusat.
“Seluruh aspirasi kami terima dan pasti akan kami perjuangkan nantinya,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua komisi III, Amir Tosina mengapresiasi dalam mewakili mahasiswa untuk menyuarakan suara masyarakat Kota Bontang.
“Seandainya kami ada kewenangan langsung untuk menyampaikan penolakan, kami yang turun langsung untuk menolak secara terang-terangan atas kenaikan BBM, terkait dengan banjir saat ini sudah dipenghujung, maka dari itu kita tidak hentinya menyuarakan terkait banjir, adalah anggaran yang sudah disisihkan sebanyak 10% untuk penanggulangan banjir, dan harapannya pemerintah melibatkan seluruh instansi terkait serta perusahaan harus ikut terlibat dalam upaya penanganan banjir di Bontang, ” jelas Amir Tosina.
Abdul Haris Komisi I DPRD Bontang, menanggapi hal yang sama terkait empat tuntutan demonstrasi.
“Atasi pengetap-ngetap harus diberantas, dan untuk harga bahan pokok pastikan harga kebutuhan pokok bisa dijamin keberadaan nya, serta terkait banjir harus diperhatikan sebaik-baik mungkin, semisal tidak bisa mengatasi banjir, walikota bisa mengundang atau memilih instansi orang pilihan untuk mengatasi permasalahan banjir yang sangat meresahkan masyarakat Bontang, ” kata Abdul Haris.
Senada, Abdul Malik, Fraksi PKS juga menolak dengan kenaikan BBM dan akan menyampaikan secara langsung dalam rapat DPR RI pusat yang akan digelar di akhir bulan September mendatangkan.
” Bahan BBM yang terbatas, terkait Mafia itu harus diberantas agar kiranya penyalurannya harus tepat sasaran, dan kami dari Fraksi PKS menolak dengan keras terkait kenaikan harga tersebut, kami akan sampaikan secara langsung dalam rapat DPR RI yang inshaAllah akan digelar dalam waktu dekat ini, ” ucap Abdul Malik.
Sementara, Wakil walikota Bontang, Najirah Adi Darma mengungkap dalam penanganan banjir harus berproses dengan melibatkan dana APBD Kota Bontang, kurang lebih Rp 1 miliar untuk menganggarkan penanganan masalah banjir.
Ia juga menambahkan saat ini sudah membentuk satgas banjir untuk mengupayakan agar banjir di Kota Bontang bisa segera teratasi.
” Penanganan banjir tidak seperti membalikkan telapak tangan, semua butuh proses, untuk saat ini sudah ada yang yang dibenahi seperti turap di Kelurahan Belimbing, Api – api, selain itu kami juga lakukan kegiatan seperti Jumat Bersih membersihkan lingkungan sekitar untuk mengurangi sampah sebagai salah satu penyebab banjir, ” jelasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bontang, Jaya mengatakan aksi yang sebelum nya akan digelar di simpang Ramayana setelah dari K
kantor DPRD Bontang mendadak tidak terlaksana lantaran beberapa kendala dari masa demonstran.
” Beberapa mahasiswa ada yang tidak bisa, itu artinya jumlah kita berkurang, kita sepakati saja untuk tidak menggelar aksi di simpang Ramayana, ” tandasnya.
Di akhir, peserta yang hadir diminta untuk memberikan tanda tangan sebagai bentuk mendukung gerakan penolakan naiknya harga BBM.
Diketahui, penyampaian aspirasi di ruang paripurna itu dihadiri Najirah, Wakil Wali Kota Bontang , Aji Erlinawati selaku Sekda dan 17 Anggota DPRD Bontang diantaranya: Maming, Agus Suhadi, Ridwan, Rustam, Nursalam, Abdul Malik, Amir Tosina, Abdul Haris, Rusli, Agus Haris, Yassier, Arafat,Junaidi, Sutarmin, Raking, Abdul Samad, dan Faisal.
Reporter : Octa Fadillah
Editor : APL
